Sri Sultan Sampaikan Masukan Strategis Terkait Pengurangan TKD 2026

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu kunjungi Sri Sultan HB X
Sumber :
  • Humas Pemda DIY

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada pemerintah pusat terkait kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Masukan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (14/10/2025).

img_title Sri Sultan dan Perguruan Tinggi Perkuat Komitmen Jaga Demokrasi dan Kondusivitas Yogyakarta

Dalam pertemuan tersebut, Sri Sultan didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Wiyos Santoso serta Paniradya Pati Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho. Sementara Askolani hadir bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Agung Yulianta, Kepala Kanwil Ditjen Pajak DIY Erna Sulistyowati, dan jajaran teknis Kemenkeu wilayah DIY.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat 18 gubernur anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, yang membahas penyesuaian alokasi TKD dan arah kebijakan fiskal pusat–daerah tahun depan.

img_title Yogyakarta Andalkan Budaya dan Atraksi untuk Memperkuat Daya Tarik Wisata

Kepala BPKA DIY Wiyos Santoso mengungkapkan bahwa Gubernur DIY memahami arah kebijakan fiskal nasional, namun menyoroti dampak ketimpangan fiskal di tingkat kabupaten/kota. Salah satu perhatian utama Sri Sultan adalah formula pembagian pajak kendaraan bermotor yang dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan antardaerah.

“Pajak kendaraan bermotor mendasarkan pada potensi kendaraan di wilayah asalnya. Sleman akan memperoleh bagian besar, sedangkan Kulonprogo dan Gunungkidul justru menurun. Padahal sebelumnya ada klausul pemerataan, tapi dalam undang-undang baru hal itu dihapus,” jelas Wiyos.

img_title Doa Lintas Agama di Kulonprogo Serukan Persatuan dan Kerukunan

Sri Sultan mengusulkan agar daerah dengan penerimaan tinggi dapat memberikan hibah kepada kabupaten dengan potensi ekonomi lebih kecil sebagai bentuk solidaritas fiskal. Namun, mekanisme tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut antar pemerintah kabupaten.

Fokus pada Pemerataan dan Efisiensi

Berbeda dengan sejumlah gubernur lain yang menyoroti besaran pengurangan TKD, Sri Sultan lebih menekankan pentingnya menjaga keadilan fiskal dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah DIY. Menurut Wiyos, Gubernur DIY telah menyiapkan langkah-langkah efisiensi dan optimalisasi pendapatan asli daerah untuk mengatasi penurunan anggaran.

“Dalam RAPBN 2026, Dana Keistimewaan (Danais) DIY mengalami penyesuaian dari Rp1,5 triliun menjadi Rp1 triliun. Ditambah pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik sekitar Rp167 miliar, total pengurangan APBD DIY mencapai sekitar Rp700 miliar,” ungkapnya.

Halaman Selanjutnya
img_title