Pemkab Sleman Targetkan Nol Rumah Tak Layak Huni di 2030
- IST
SLEMAN, VIVA Jogja - Pemerintah Kabupaten Sleman menggelontorkan anggaran Rp8,3 miliar untuk memperbaiki 597 rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2025.
Ketua Komisi C DPRD Sleman, Bambang Sigit Sulaksono, menyebut program tersebut sebagai salah satu unggulan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
“Program RTLH ini menyasar masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Data terakhir, masih ada sekitar 6.000 rumah di Sleman yang kondisinya belum layak huni,” ujarnya dalam talkshow Wedangan Sembada yang dilansir dari Sleman TV.
Ia menjelaskan, data penerima bantuan diperoleh dari hasil verifikasi tim kalurahan dan padukuhan agar penyalurannya tepat sasaran.
“Setiap tahun harus ada peningkatan, minimal seribu rumah direhabilitasi. Kalau ritmenya stabil, lima tahun ke depan target nol RTLH bisa tercapai,” tegasnya.
Menurut Bambang, RTLH bukan sekadar program infrastruktur, melainkan juga bagian dari strategi pengentasan kemiskinan terpadu di Sleman.
“Wakil Bupati itu ketua tim penanggulangan kemiskinan. Indikator warga miskin itu ada tiga: sandang, pangan, papan. Maka, papan atau rumah layak ini harus terpenuhi,” ujarnya.
Dengan PAD Sleman yang menembus Rp1,4 triliun, Bambang menegaskan bahwa kesejahteraan warga menjadi prioritas anggaran daerah.
“Meski ada efisiensi di beberapa sektor, kegiatan yang pro-rakyat tetap jalan. Program seperti RTLH ini tidak boleh dikurangi,” katanya menegaskan.
Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan dana dilakukan langsung oleh kalurahan, mulai dari pembelian material hingga pelaporan ke Dinas PUPKP Sleman.
Bambang menilai partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menyukseskan program ini.
“Dana Rp20 juta itu sifatnya stimulan. Warga penerima tetap harus punya swadaya. Kalau gotong royong hidup, maka nilai bantuan akan terasa besar,” ujarnya.
Selain RTLH, Komisi C juga menggulirkan program jambanisasi bagi warga yang belum memiliki fasilitas sanitasi layak.
“Masih ada keluarga yang menumpang kalau mau buang air besar. Nah, itu kami bantu dengan program jambanisasi di luar RTLH,” tambahnya.
Anggota Komisi C DPRD Sleman dari Fraksi PKB, Herman Budi Pramono, memandang program RTLH sebagai langkah kuratif, bukan solusi tunggal.
“Yang penting bukan hanya memperbaiki rumah, tapi bagaimana warga bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan,” katanya.