DIY Raih Juara Umum Anugerah Media Humas 2025
- Humas Pemda DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil prestasi di ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Republik Indonesia, DIY dinobatkan sebagai Juara Umum, mengungguli berbagai daerah lain di Indonesia.
Penghargaan bergengsi ini diberikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, pada Kamis (12/11/2025) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, HET Wahyu Nugroho. DIY meraih predikat terbaik pertama untuk kategori siaran pers dan website, serta terbaik kedua untuk kategori audiovisual.
Dalam sambutannya, Meutya Hafid yang dilansir dari Humas Pemda DIY, menyampaikan apresiasi atas capaian DIY dan menekankan pentingnya peran humas pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang cerdas, kolaboratif, dan berintegritas.
“Komunikasi publik bukan sekadar tugas pelengkap dari birokrasi, tetapi bagian penting dari denyut pembangunan nasional,” ujar Meutya.
Ia mengungkapkan bahwa per Agustus 2025, terdapat 8.392 pejabat fungsional pranata humas di seluruh Indonesia. Mereka, menurut Meutya, adalah garda depan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintah di tengah dinamika lanskap media yang terus berubah.
“Humas adalah navigator kepercayaan publik. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan humas pemerintah yang telah mengkomunikasikan kerja-kerja pemerintah kepada rakyat dengan semangat kolaboratif dan kreativitas luar biasa,” tambahnya.
Tema AMH tahun ini, “Kolaborasi Humas, Satu Suara untuk Indonesia Maju”, dinilai sangat relevan dengan tantangan komunikasi publik masa kini. Meutya menekankan bahwa tantangan terbesar bukan lagi pada penyebaran informasi, melainkan pada pembangunan narasi yang substansial dan berdampak.
“Tantangan kita hari ini bukan sekadar membuat pesan viral, tetapi memastikan setiap pesan bermakna, bernilai, dan menggerakkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keutuhan pesan publik di tengah keberagaman instansi pemerintah. Konsep “satu suara”, menurutnya, bukan berarti menyeragamkan isi pesan, melainkan menyatukan arah komunikasi agar publik memperoleh pemahaman utuh tentang pembangunan nasional.
Di sisi lain, Meutya mengingatkan bahwa humas pemerintah kini menghadapi tantangan besar berupa disinformasi dan kebisingan informasi di ruang digital. Ia menyerukan agar humas menjadi mercusuar kebenaran yang menuntun masyarakat kepada informasi yang valid dan bertanggung jawab. “Kepercayaan publik lahir dari konsistensi, ketulusan, dan profesionalitas. Selama kita menjaga itu, komunikasi publik akan tetap berdampak,” ujarnya.
