Karyawan PT SAK Geruduk Pemkab Kulonprogo, Desak Pembayaran Gaji

Karyawan PT SAK mengadukan nasibnya pada Bupati Kulonprogo
Sumber :
  • jogja.viva.co.id/Wuri D

KULONPROGO, VIVA Jogja - Lebih dari seratus karyawan BUMD PT Selo Adikarto yang didampingi DPD KSPSI DIY mendatangi Kantor Bupati Kulonprogo, Rabu (19/11/2025) siang.

img_title Kemenag DIY Perkuat Kepastian Hukum Tanah Wakaf untuk Pendidikan dan Layanan Keagamaan di Kulonprogo

Mereka menyampaikan aspirasi berupa tuntutan pembayaran gaji yang belum dibayarkan sejak Juni lalu serta kejelasan status pekerjaan mereka pasca dihentikannya operasional perusahaan BUMD PT SAK.

Imam Nur Salim, Koordinator Paguyuban Karyawan PT SAK, menyebut para pekerja menuntut pembayaran upah yang sudah lama tertunggak.

img_title Sri Sultan dan Perguruan Tinggi Perkuat Komitmen Jaga Demokrasi dan Kondusivitas Yogyakarta

"Yang terpenting, tuntutan kami segera direalisasi. Gaji kami tolong dibayarkan," tandasnya di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo beserta jajaran di Aula Adikarta, Kompleks Pemkab Kulonprogo, Rabu (19/11/2025).

Waljito, Ketua Divisi Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, mendampingi sekitar 125 karyawan PT SAK yang menyampaikan aduan terkait status kepegawaian dan upah yang belum dibayarkan.

img_title Operasi Zebra Progo 2026 Dimulai, Polres Kulonprogo Perketat Pengawasan Jalur Nasional Jelang Nataru

“Kami dari DPD KSPSI DIY menerima keluh kesah mereka yang tidak mendapatkan kepastian tentang status karyawan dan upah yang selama ini tidak dibayarkan. Terlepas dari persoalan di PT SAK, sebenarnya ketika buruh sudah memberikan prestasi berupa bekerja, maka menurut undang-undang hak-haknya harus diberikan. Status pekerja juga harus jelas. Jika di-PHK, maka haknya harus diberikan. Jika tetap dipekerjakan, maka otomatis mereka harus dibayar. Kami datang ke sini untuk menanyakan hal itu karena sebelumnya sudah ada proses mediasi, tapi sampai sekarang masih terkatung-katung,” urai Waljito.

Karena persoalan yang tak kunjung selesai, DPD KSPSI mendesak Pemkab membentuk tim khusus untuk menangani masalah ini.

“Kami mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan dengan membentuk tim. Intinya harus segera diselesaikan. Kalau nanti tidak ada rumusan, kami akan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” imbuhnya.

Waljito menjelaskan bahwa berdasarkan pertemuan dengan jajaran Pemkab Kulonprogo, disepakati pembentukan tim yang melibatkan Pemkab, karyawan PT SAK, dan DPD KSPSI DIY.

“Keputusan hari ini adalah membentuk tim untuk penyelesaian proses pembayaran upah bagi karyawan PT Selo Adikarto. Tim ini akan mempertemukan pihak karyawan dengan manajemen. Karena PT SAK adalah BUMD, maka upaya paksa harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar tidak terlalu berbelit-belit,” tuturnya.

Halaman Selanjutnya
img_title