1.413 PPPK Fungsional DIY Resmi Dilantik

1.413 PPPK Fungsional DIY
Sumber :
  • Humas Pemda DIY

YOGYAKARTA, VIVA Jogja -  Sebanyak 1.413 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DI Yogyakarta dari berbagai jabatan fungsional formasi 2022–2023 resmi dilantik oleh Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

img_title Prima Go Diluncurkan di DIY, Dorong Perempuan Pelaku UMKM Naik Kelas di Era Ekonomi Digital

Pelantikan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemda DIY untuk memperkuat layanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menegakkan profesionalisme birokrasi di tengah dinamika era digital. Dalam sambutannya, Ni Made menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan kelanjutan dari penataan manajemen ASN setelah sebelumnya Pemda DIY melantik PPPK jabatan fungsional formasi 2020–2021. Ia menekankan bahwa pelaksanaan tugas jabatan fungsional tidak sekadar rutinitas, melainkan kontribusi nyata terhadap penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Agenda ini sejalan dengan Reformasi Birokrasi Tematik yang dicanangkan Kementerian PANRB. Reformasi tersebut menitikberatkan pada percepatan penyelesaian isu-isu strategis nasional, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, perluasan penggunaan produk dalam negeri, hingga pengendalian inflasi. Digitalisasi administrasi pemerintahan juga menjadi prioritas untuk menghadirkan layanan publik yang lebih efisien, adaptif, dan terintegrasi. Selain itu, peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama agar masyarakat merasakan dampak nyata dari kinerja birokrasi.

img_title Jogja Perkuat Ekonomi Daerah Lewat Expo Bisnis, Dorong UMKM Tembus Pasar Nasional hingga Global

Dalam pidatonya, Ni Made menyoroti peran strategis para PPPK yang dilantik, khususnya tenaga guru dan tenaga kesehatan. Guru di DIY diharapkan mampu menjaga reputasi daerah sebagai kawasan pendidikan unggul dengan membentuk ekosistem pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan inklusif. Sementara itu, tenaga kesehatan, sosial, kehutanan, infrastruktur, budaya, dan jabatan fungsional lainnya menjadi garda terdepan dalam memperkuat responsivitas serta profesionalisme layanan publik di berbagai sektor.

Ni Made menekankan bahwa birokrasi yang baik harus berdiri di atas dua fondasi utama, yakni kompetensi dan adab. Kompetensi diperlukan untuk menghasilkan kinerja terukur berbasis data, sementara adab berlandaskan falsafah Jawa empan papan, yaitu kemampuan menempatkan diri secara tepat dalam setiap situasi. ASN dituntut menjaga tutur kata, sikap, menghormati aturan, menghargai kolega, serta melayani masyarakat dengan rendah hati. Birokrasi yang berkualitas bukan hanya terlihat dari kecepatan layanan, tetapi juga dari ketepatan sikap dalam berinteraksi dengan sesama ASN maupun masyarakat.

img_title DIY Perkuat Diplomasi Budaya Jawa di Suriname

Lebih lanjut, Ni Made menegaskan bahwa birokrasi masa kini bergerak di era serba cepat dan digital. ASN dituntut menjadi pembelajar sepanjang hayat, tidak hanya mengandalkan pelatihan formal, tetapi juga aktif mengembangkan literasi digital, meningkatkan kemampuan teknis, mengambil sertifikasi profesi, mengeksplorasi kompetensi baru, dan memperluas wawasan sesuai kebutuhan tugas. ASN yang mampu mengembangkan diri secara mandiri akan menjadi penggerak transformasi, bukan sekadar pelaksana rutinitas, melainkan talenta adaptif yang menuntun organisasi agar tetap relevan dan cekatan menghadapi tantangan masa depan.

Pelantikan PPPK kali ini dilaksanakan secara hybrid. Sebanyak 187 PPPK hadir langsung di Gedhong Pracimasana, sementara peserta lainnya mengikuti melalui Zoom Meeting di lima lokasi berbeda, yakni Aula SMA Negeri 3 Yogyakarta, Aula SMK Negeri 1 Tempel, GOR SMK Negeri 1 Pandak, Aula Baldikmen Kulon Progo, dan Aula SMK Negeri 2 Wonosari.

Menutup sambutannya, Ni Made menyampaikan harapan agar seluruh PPPK yang dilantik menjalankan amanah dengan integritas tinggi, etika, dan semangat pengabdian. “Pelantikan hari ini memberikan energi baru bagi Pemda DIY dalam membangun birokrasi yang teknokratis, efisien, human-centered, dan tetap berakar pada nilai budaya. Jalankan amanah ini dengan integritas tinggi, etika, dan semangat untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.