Mendesak, Pemulihan Ekosistem Bukit Barisan

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Dosen Fakultas Kehutanan UGM Dr Ir Hatma Suryatmojo, menyebutkan  pemulihan ekosistem di kawasan rawan bencana merupakan kebutuhan mendesak. Menurutnya, jika ekosistem hutan dapat dipulihkan, maka kemampuan hutan untuk mengendalikan daur air akan kembali berfungsi. Hal ini sedikit banyak dapat mengurangi dampak bencana hidrometeorologi yang kerap melanda wilayah Bukit Barisan.

Hatma menjelaskan, secara alamiah kawasan Bukit Barisan memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir bandang atau debris flow. Kondisi geomorfologi pegunungan vulkanik dengan lereng curam yang langsung bertransisi ke dataran subur membuat wilayah tersebut menjadi “parkir air” alami. Sayangnya, dataran subur ini justru menjadi lokasi favorit manusia untuk bermukim. “Kalau parkir air dipakai manusia, maka ketika air kembali ke jalurnya, manusialah yang terkena dampaknya,” ujarnya, Kamis (04/12/2025) di UGM.

Ia menekankan perlunya investigasi lebih detail terkait sumber kayu gelondongan yang kerap terbawa arus banjir bandang. Kayu-kayu tersebut pasti berasal dari kawasan bervegetasi, yakni hutan. Pertanyaannya, apakah hutan itu berstatus hutan negara yang dikelola pemerintah pusat, atau areal penggunaan lain (APL) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hatma mengingatkan bahwa hutan negara memiliki mandat tiga fungsi: konservasi, lindung, dan produksi. Sementara APL bisa dialihfungsikan sesuai kebutuhan daerah, mulai dari permukiman, perkebunan sawit, hingga pertambangan.

Fenomena ekstrem yang terjadi belakangan, menurut Hatma, tidak lepas dari perubahan iklim. Ia mencontohkan, di Sumatera hujan dengan intensitas lebih dari 50 mm saja sudah berpotensi menimbulkan banjir. Sementara data BMKG menunjukkan hujan pada 25–27 November lalu mencapai 308 mm, enam kali lipat dari ambang batas. “Mau ekosistem sebaik apapun, kalau curah hujan ekstrem ditambah ekosistem yang sudah berubah, maka kemampuan alam untuk mengendalikan air akan menurun drastis,” jelasnya.

Hatma juga menyoroti pentingnya fungsi daerah aliran sungai (DAS) sebagai kawasan lindung. Jika kawasan lindung rusak, maka wilayah di bawahnya akan kehilangan perlindungan. Ia menilai kejadian banjir bandang di beberapa provinsi Sumatera bukan hanya dipicu oleh iklim ekstrem, tetapi juga oleh lemahnya sistem ekologi dan tata kelola kawasan.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memiliki peta kerawanan bencana yang lengkap, mulai dari banjir hingga longsor. Namun tantangannya adalah bagaimana informasi tersebut ditindaklanjuti, bukan sekadar menjadi data. “Butuh proses transfer pengetahuan kepada masyarakat agar informasi itu benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” katanya.

Hatma berharap hasil pemetaan ulang pasca bencana dapat segera dipublikasikan, sehingga lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi bisa diidentifikasi. Dengan demikian, langkah mitigasi dapat dilakukan, termasuk memobilisasi masyarakat dari kawasan berisiko tinggi. “Pemulihan ekosistem adalah satu-satunya jalan. Karena sekuat apapun kesiapan kita, kalau ekologinya rusak, kita akan selalu kalah menghadapi tantangan alam,” tegasnya.