DIY Serukan Gerakan Bersama Cegah Kekerasan Perempuan–Anak
- Humas Pemda DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyerukan gerakan bersama lintas masyarakat untuk memperkuat pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seruan ini muncul menyusul masih tingginya angka kasus di DIY, dan disampaikan dalam Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTPA) 2025 yang digelar di Pendopo Wiyata Praja, Kompleks Kepatihan, Jumat (05/12/2025).
Puncak peringatan HAKTPA dihadiri ratusan peserta dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat, komunitas pendamping korban, hingga pelajar. Beragam kegiatan digelar, mulai dari kampanye anti kekerasan, layanan kesehatan gratis, bazar, hingga olahraga bersama. Seluruh rangkaian acara bertujuan meningkatkan kesadaran publik sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap isu perlindungan perempuan dan anak.
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, yang mewakili Gubernur DIY, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang membutuhkan kepedulian kolektif. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada momentum peringatan tahunan. “Bentuk kekerasan semakin beragam dan kompleks. Selain kekerasan fisik dan psikis, kekerasan berbasis gender online (KBGO) juga semakin marak. Di era digital, kita harus memastikan rasa aman tidak hanya di ruang nyata, tetapi juga di ruang maya,” tegas Sri Paduka.
Ia menyoroti meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik, yang diiringi ancaman kekerasan berupa pelecehan di tempat kerja, intimidasi di ruang publik, hingga penyalahgunaan identitas dan gambar pribadi di media sosial. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat perempuan untuk berkembang secara aman dan setara. “Masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ruang publik tetap aman bagi semua. Ruang publik harus menjadi tempat tumbuhnya partisipasi, bukan ketakutan,” tandasnya.
Sri Paduka juga menekankan bahwa anak-anak dan remaja menghadapi tekanan baru dari budaya digital yang mengutamakan pencitraan. Budaya pencarian validasi di media sosial mendorong risiko perundungan yang dapat menimbulkan luka psikis jangka panjang. Fenomena ini, menurutnya, harus ditangani secara komprehensif melalui pendidikan keluarga dan penguatan literasi digital di sekolah. Dengan tema “Ciptakan Ruang Aman, Wujudkan Jogja Istimewa Tanpa Kekerasan,” ia mengajak seluruh masyarakat bergerak bersama, mulai dari pencegahan kekerasan, penyebaran informasi saluran bantuan, hingga pendampingan korban menuju layanan yang tersedia.
