Kick Off RKPD DIY 2027, Sultan Minta Fleksibilitas Skema Baru PKB
- Humas Pemda DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Perubahan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mulai berlaku penuh pada 2027 memunculkan kekhawatiran Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY 2027 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Kamis (11/12/2025), Sultan menyoroti potensi ketimpangan pembangunan antarwilayah akibat skema baru tersebut.
Sultan menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah terbaru, pengelolaan PKB tidak lagi dilakukan oleh provinsi, melainkan langsung oleh kabupaten/kota. Artinya, provinsi kehilangan kewenangan untuk melakukan redistribusi pendapatan pajak. “Mulai 2025 sudah dimulai, dan sepenuhnya berlaku 2027. Provinsi tidak lagi meng-collect, tapi langsung ke kabupaten/kota,” jelasnya.
Selama ini, hasil PKB terbesar terkonsentrasi di Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul. Sementara Gunungkidul dan Kulon Progo memperoleh bagian jauh lebih kecil. Dengan skema lama, provinsi bersama daerah bersepakat menyisihkan sebagian pendapatan untuk membantu wilayah yang lemah. “Kesepakatan itu agar pembangunan tidak semakin melebar jauh,” ujar Sultan.
Namun dengan skema baru, mekanisme subsidi silang tersebut terancam hilang. Sultan pun meminta pemerintah pusat memberi ruang fleksibilitas agar daerah dengan penerimaan besar tetap bisa membantu wilayah yang kekurangan.
Respons Pemerintah Pusat
Menanggapi hal itu, Bob Ronald F., Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, menyatakan pemerintah pusat memahami kondisi berbeda di tiap daerah. “Memang seyogyanya ada kewenangan untuk menyeimbangkan kondisi keuangan antarwilayah,” katanya.
Bob mengakui kebijakan baru tidak selalu sesuai dengan harapan semua daerah. Karena itu, Kemendagri berkomitmen menindaklanjuti kasus spesifik DIY. “Kami akan buat laporan kedinasan resmi dan membuka ruang khusus untuk membahas regulasi ini. Mudah-mudahan solusi terbaik bisa diterapkan,” ujarnya.
Acara Kick Off Meeting RKPD DIY 2027 dibuka oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta perwakilan kementerian. Forum ini menjadi wadah koordinasi awal untuk menyusun arah pembangunan DIY, termasuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan pemerataan wilayah.
Kick Off Meeting RKPD DIY 2027 menekankan dilema kebijakan fiskal baru yang berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah di DIY, sekaligus menyoroti upaya Sultan meminta fleksibilitas agar semangat pemerataan tetap terjaga.
