Guru Besar FEB UGM Dorong Rasionalisasi Program MBG untuk Pemulihan Pascabencana
- DOK Humas UGM
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 25–27 November 2025 meninggalkan dampak besar bagi masyarakat. Tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, bencana tersebut juga melumpuhkan berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan.
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof. Dr.rer.soc. R. Agus Sartono, menilai pemerintah daerah perlu segera melakukan pemetaan ulang infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang rusak setelah masa tanggap darurat. Menurutnya, kapasitas fiskal daerah kemungkinan tidak mencukupi, terlebih sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer pusat dari APBN yang biasanya baru cair di awal tahun berikutnya.
Agus menekankan perlunya rasionalisasi program strategis agar ruang fiskal bisa dimanfaatkan lebih realistis. Salah satu program yang ia soroti adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini menjadi bagian dari Asta Cita pembangunan sumber daya manusia.
Agus mengakui MBG memiliki multiplier effect besar, mulai dari peningkatan gizi anak, pencegahan stunting, perbaikan kualitas belajar, hingga penciptaan lapangan kerja dan penguatan UMKM. Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat tersebut hanya akan maksimal jika potensi kebocoran dan misalokasi dana dapat dihindari.
Pemerintah telah menetapkan anggaran MBG tahun 2026 sebesar Rp335 triliun, dengan alokasi terbesar dari sektor pendidikan Rp223,6 triliun, disusul dana cadangan Rp67 triliun, sektor kesehatan Rp24,7 triliun, dan sektor ekonomi Rp19,7 triliun. Meski demikian, Agus mempertanyakan rasionalitas perhitungan tersebut. Berdasarkan data Dapodik, jumlah siswa penerima manfaat diperkirakan 55,28 juta dengan anggaran Rp15 ribu per siswa per hari. Dengan hari efektif sekolah hanya 190 hari, kebutuhan riil MBG diperkirakan Rp157,55 triliun, jauh di bawah angka yang ditetapkan.
“Tidak rasional jika anggaran dihitung untuk 360 hari sekolah. Apalagi saat libur, pemberian MBG dalam bentuk makanan kering justru berpotensi menimbulkan pemborosan dan distorsi dari tujuan awal,” tegasnya.
Agus menambahkan, pemberian MBG selama libur sekolah bisa menimbulkan masalah baru, mulai dari anak kehilangan waktu liburan, orang tua terbebani untuk mengantar anak ke sekolah hanya demi mengambil jatah, hingga berkurangnya kesempatan keluarga membangun kebersamaan. Kondisi ini, menurutnya, justru berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran dalam skala besar.
