Yogyakarta di Libur Akhir Tahun: Antara Ledakan Wisata dan Kehidupan Warga
- jogja.viva.co.id/Fuska Sani Evani
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Libur Natal dan Tahun Baru kembali menjadikan Yogyakarta sebagai magnet wisata nasional. Arus kedatangan wisatawan melonjak tajam, dengan catatan lebih dari 1,56 juta kunjungan selama sepekan Operasi Lilin Progo 2025 menurut Polda DIY. Bahkan, prediksi resmi menyebutkan total kunjungan bisa mencapai 4 juta orang sepanjang periode Nataru 2025–2026. Kawasan Malioboro menjadi titik paling padat, dengan estimasi 1 hingga 1,5 juta pengunjung hanya dalam beberapa hari. Lonjakan ini bukan sekadar angka, melainkan fenomena sosial yang nyata terasa di jalanan, ruang publik, hingga lingkungan permukiman.
Sosiolog UGM, Dr Arie Sujito, menilai geliat wisata ini mencerminkan daya tarik Yogyakarta yang semakin kuat sebagai destinasi utama. Perputaran ekonomi terlihat jelas, UMKM, homestay, pedagang kaki lima, hingga sektor jasa mengalami peningkatan omzet. Namun, di balik keuntungan ekonomi, muncul konsekuensi sosial yang tidak ringan. Kemacetan menjadi keluhan utama warga, dengan waktu tempuh harian meningkat drastis. “Bagi warga, keluar rumah terasa tidak nyaman karena hampir semua titik macet,” ujarnya. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan wisatawan dan kenyamanan masyarakat lokal.
Selain lalu lintas, persoalan sampah menjadi sorotan serius. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mencatat tambahan 100–150 ton sampah per hari selama libur akhir tahun. Kota Yogyakarta sendiri mengalami kenaikan produksi sampah hingga 50 persen, dari rata-rata 260 ton menjadi sekitar 390 ton per hari. Depo sampah dan jalur evakuasi menuju TPA Piyungan pun kewalahan menghadapi volume yang melonjak. Arie menekankan bahwa pariwisata tidak bisa hanya dilihat dari sisi pemasukan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kapasitas lingkungan dan budaya menjaga kebersihan.
Dari sisi distribusi ekonomi, Arie mengingatkan adanya potensi ketimpangan. Meski UMKM dan usaha kecil ikut bergerak, keuntungan besar cenderung terkonsentrasi pada pengusaha bermodal kuat. Ketika pemerataan tidak terjadi, kecemburuan sosial bisa muncul di tingkat lokal. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pengusaha besar dan pelaku usaha kecil agar manfaat pariwisata lebih merata.
Peran pemerintah menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan. Perencanaan kota harus melihat kepadatan wisata sebagai isu jangka panjang, bukan sekadar fenomena musiman. Kerja sama lintas kabupaten dan provinsi diperlukan untuk mengatur tata ruang dan mobilitas secara lebih adil. Dengan prediksi jutaan wisatawan setiap akhir tahun, kebijakan yang ramah lingkungan dan humanis menjadi kebutuhan mendesak. “Yogyakarta yang nyaman, aman, dan humanis adalah tanggung jawab bersama agar keadaban kota tetap terjaga,” pungkas Arie.
