Transparansi Jadi Kunci, Wagub DIY Dorong OPD Laporkan Kinerja Apa Adanya

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah Daerah DIY menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih jujur dan transparan. Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi menjadikan laporan tahunan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen strategis yang benar-benar mencerminkan capaian riil pembangunan.

Pesan tersebut disampaikan Sri Paduka dalam Kick Off Meeting Pelaporan Pemerintah Daerah se-DIY yang digelar di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Pertemuan ini turut dihadiri Sekda DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti, para sekda kabupaten/kota, serta kepala OPD se-DIY.

Menurut Sri Paduka, sistem pelaporan yang telah dikembangkan selama ini sudah cukup membantu integrasi data kinerja. Namun, ia menekankan agar laporan tidak berhenti pada formalitas. “Seluruh OPD harus berkomitmen menyelesaikan laporan tepat waktu dan berkualitas, dengan verifikasi serta validasi data yang cermat. Laporan harus mencerminkan kondisi riil, bukan sekadar pengulangan dari tahun sebelumnya,” tegasnya.

Lebih jauh, Wagub DIY mengingatkan agar pola pikir OPD dalam menyusun laporan tidak lagi bersifat sektoral. Pelaporan kinerja harus dipandang sebagai tanggung jawab kolektif pemerintah daerah kepada masyarakat, bukan sekadar kepentingan instansi masing-masing. “Kita melaporkan sebagai unsur Pemerintah Daerah DIY yang membantu Gubernur untuk disampaikan kepada publik, bukan dengan perspektif OPD-sentris,” ujarnya.

Tahun 2025 juga menjadi momentum transisi penting dengan dialihkannya tugas penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) dari Bapperida ke Biro PIWP2. Perubahan struktur ini diharapkan memperkuat efektivitas pelaporan pembangunan. Meski demikian, Sri Paduka meminta agar pengampu kebijakan lama tetap mendampingi proses transisi demi menjaga kualitas laporan. “Transfer pengetahuan dan pengalaman harus berjalan agar kesinambungan kualitas tetap terjaga,” tambahnya.

Sebagai unit pelaksana utama, OPD diminta segera melakukan koordinasi teknis yang intensif. Pemda DIY berharap komitmen kolektif ini mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.