Pemangkasan Produksi Batu Bara Dinilai Tak Efektif Dongkrak Harga Global
- istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Kebijakan pemangkasan produksi batu bara yang kembali diwacanakan pemerintah dinilai tidak akan mampu mengerek harga komoditas tersebut di pasar internasional. Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Ardyanto Fitrady, Ph.D., menegaskan bahwa langkah ini hanya memberi dampak jangka pendek dan tidak signifikan terhadap dinamika global.
Menurut Ardyanto, meski Indonesia termasuk salah satu eksportir batu bara terbesar, cadangan yang dimiliki hanya sekitar 3 persen dari total dunia. Angka itu jauh di bawah Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Australia yang menguasai cadangan lebih besar. “Dengan cadangan terbatas, pengaruh Indonesia terhadap harga global sangat kecil. Pasokan bisa segera digantikan oleh negara lain jika kita menurunkan produksi,” ujarnya.
Ia menambahkan, karakteristik batu bara berbeda dengan komoditas seperti nikel. Indonesia memiliki posisi strategis dalam pasar nikel sehingga setiap penurunan produksi langsung berdampak pada harga global. Sebaliknya, batu bara lebih mudah disubstitusi, baik oleh produsen lain maupun oleh sumber energi alternatif seperti gas dan energi terbarukan.
Selain itu, kualitas batu bara Indonesia yang mayoritas berkalori rendah membuatnya kurang diminati pasar internasional. Tren global kini lebih mengarah pada batu bara berkalori tinggi yang menghasilkan emisi lebih rendah. “Permintaan dunia semakin selektif, bahkan banyak negara mulai beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan,” jelasnya.
Dari sisi penerimaan negara, Ardyanto menilai kebijakan pemangkasan produksi justru berisiko menurunkan pendapatan. Penerimaan bergantung pada harga dan volume produksi, sehingga jika volume turun lebih besar daripada kenaikan harga, nilai penerimaan bisa menurun. Dampak negatif juga berpotensi muncul pada neraca perdagangan, mengingat ekspor batu bara ke Tiongkok dan India sudah mengalami penurunan masing-masing sekitar 30 persen dan 15 persen.
Risiko terbesar, menurutnya, justru menimpa perusahaan tambang. Industri batu bara membutuhkan kepastian kebijakan untuk perencanaan jangka panjang, mulai dari estimasi cadangan hingga proyeksi keuntungan. “Pembatasan produksi yang mendadak bisa mengganggu kepastian bisnis dan menekan profitabilitas,” katanya.
Ardyanto menekankan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) dengan mengalokasikan 25 persen produksi untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga maksimal 70 dolar AS per ton. Mekanisme ini menjaga pasokan listrik nasional tetap stabil. Namun, dari perspektif transisi energi, kebijakan harga murah batu bara justru membuat energi terbarukan sulit bersaing.
