Renovasi Stadion Mandala Krida Masih Tunggu Kajian MC-0
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Harapan publik untuk segera melihat wajah baru Stadion Mandala Krida masih harus ditunda. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menegaskan bahwa tahun 2026 akan difokuskan pada kajian teknis dan penyusunan Mutual Check 0 persen (MC-0), sebelum pekerjaan fisik bisa dimulai.
Kepala BPO DIY, Arfi Hidananto, menyampaikan bahwa persetujuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap berita acara MC-0 menjadi kunci utama dimulainya renovasi. “Untuk pengerjaan fisik belum bisa dipastikan, karena kuncinya ada pada persetujuan KPK terhadap hasil berita acara MC-0,” ujarnya, Senin (19/01/2026).
Pemda DIY bersama DPRD DIY telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk mendanai kajian MC-0 dan uji struktur bangunan. Tahapan ini wajib dilakukan mengingat stadion berkapasitas sekitar 25 ribu penonton tersebut masih berstatus sebagai objek penyelidikan kasus tindak pidana korupsi. Dari total anggaran, sekitar Rp650 juta dialokasikan untuk kajian MC-0 dan uji struktur, sementara sisanya Rp350 juta disiapkan untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) apabila hasil kajian mendapat lampu hijau dari KPK.
Arfi menjelaskan, hasil uji struktur akan menentukan arah prioritas renovasi. Jika bangunan dinyatakan aman, fokus perbaikan akan bergeser ke fasilitas pendukung seperti pencahayaan, kursi tunggal, dan papan skor digital. Namun, apabila ditemukan masalah struktural, maka perbaikan fondasi dan rangka utama akan menjadi prioritas. “Kami belum tahu prioritasnya sebelum ada hasil uji struktur dan MC-0 tersebut,” tegasnya.
Saat ini, klub kebanggaan Yogyakarta PSIM Jogja terpaksa bermarkas di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul, karena Mandala Krida belum memenuhi standar kompetisi Liga 1. Data dari PSSI menyebutkan bahwa stadion yang digunakan untuk Liga 1 harus memiliki fasilitas pencahayaan minimal 1.200 lux, kursi tunggal di seluruh tribun, serta sistem keamanan dan akses evakuasi sesuai standar FIFA. Mandala Krida belum memenuhi sejumlah syarat tersebut.
Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, menambahkan bahwa jalan menuju renovasi fisik masih panjang. Setelah MC-0 selesai, proses konsultasi dan persetujuan KPK harus dilalui, termasuk penyusunan DED. “Di 2026 itu kita anggarkan Rp1 miliar untuk MC-0 dan kajian. Itu dulu. Setelah MC-0 keluar, baru diketahui mana-mana yang harus dibetulkan,” katanya.
