Pemkot Yogyakarta Terima Danais Rp 41,3 Miliar untuk Perkuat Identitas Budaya
- Bing Image Creative
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026 menerima alokasi Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 41,3 miliar. Dana tersebut tertuang dalam Surat Nomor B/100.1.5.1/131/PANI tertanggal 9 Januari 2026 dan akan digunakan untuk memperkuat identitas budaya serta mendorong potensi wilayah.
Dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Anggaran Dana Keistimewaan 2026, Wakil Walikota Yogyakarta Wawan Harmawan menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran agar benar-benar mencerminkan karakter Jogja. Ia menegaskan bahwa baik APBD maupun Danais harus tampak “Jogjanya”, dengan pengembangan budaya dan penguatan potensi di setiap kemantren maupun kelurahan. Wawan juga menyoroti masih adanya wilayah yang belum sepenuhnya menguasai potensi lokal dalam perencanaan program, sehingga pemanfaatan anggaran belum optimal dan sering tidak tepat sasaran.
Menurutnya, perencanaan program untuk tahun 2026–2027 harus lebih berbasis wilayah dengan keselarasan anggaran Organisasi Perangkat Daerah terhadap kebutuhan riil masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Ia mendorong agar pengembangan UMKM dimulai dari kelurahan, lalu dikolaborasikan di tingkat kemantren, sehingga setiap wilayah memiliki ciri khas budaya masing-masing. Wawan menambahkan, jika potensi wilayah muncul dan dikelola bersama OPD, target Pendapatan Asli Daerah bisa meningkat signifikan, sekaligus memperkuat posisi Jogja sebagai kota festival dengan 14 kemantren yang memiliki agenda budaya masing-masing.
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yetti Martanti, menyatakan bahwa Danais akan dimanfaatkan untuk mendukung program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan. Program tersebut mencakup adat tradisi, lembaga budaya dan seni, warisan budaya dan sejarah, permuseuman, bahasa dan sastra, serta pengelolaan melalui UPT Taman Budaya dan Kawasan Cagar Budaya. Ia menekankan pentingnya integrasi dan sinkronisasi agar pembangunan kebudayaan berjalan selaras dan optimal.
Sementara itu, Lurah Mantrijeron Agung Nugroho menegaskan komitmen kelurahan untuk menumbuhkan potensi pariwisata dan ekonomi masyarakat menuju kemandirian. Namun, keterbatasan pagu anggaran dan kebijakan rasionalisasi masih menjadi kendala. Ia menjelaskan bahwa hasil Musrenbang terakhir menjaring kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan, dan berharap ada pendampingan dari wali kota serta wakil wali kota agar kebutuhan wilayah dapat terlaksana sesuai hasil musyawarah. Jika kebutuhan tidak dapat dipenuhi melalui pagu kelurahan, maka harus disinergikan melalui kemantren dan OPD agar pembangunan berjalan utuh dan berkelanjutan.
