Kick-off Pelaporan 2025, Bantul Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
- Dok jogja.viva.co.id
BANTUL, VIVA Jogja - Pemerintah Kabupaten Bantul mengawali tahun 2025 dengan menggelar Kick-off Meeting Pelaporan Pemerintah Daerah, Jumat (23/01/2026). Agenda ini menjadi titik awal penyusunan laporan kinerja dan keuangan yang diharapkan lebih akuntabel, terukur, dan tepat waktu.
Acara yang berlangsung diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah serta Panewu se-Kabupaten Bantul. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah memaparkan arah kebijakan pelaporan tahun 2025, jadwal penyusunan laporan, serta penekanan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menegaskan bahwa pelaporan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja sekaligus dasar pengambilan kebijakan. “Tidak ada nilai yang baik tanpa kinerja yang baik. Karena itu, laporan harus berbasis data valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah agar proses pelaporan berjalan efektif sesuai regulasi. Dengan koordinasi yang kuat, laporan diharapkan tidak hanya memenuhi standar administrasi, tetapi juga memberi gambaran nyata tentang capaian pembangunan daerah.
Menurut catatan Bagian Organisasi Setda Bantul, pada tahun sebelumnya masih terdapat 12 persen laporan perangkat daerah yang harus direvisi karena ketidaksesuaian data. Melalui kick-off ini, pemerintah menargetkan angka revisi bisa ditekan hingga di bawah 5 persen.
Selain itu, Pemkab Bantul juga berkomitmen meningkatkan kualitas laporan dengan mengintegrasikan sistem digital. Tahun 2026, seluruh perangkat daerah diwajibkan menggunakan aplikasi pelaporan berbasis elektronik yang terhubung langsung dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah.
Kick-off Meeting ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan kredibel. Dengan laporan yang lebih informatif, masyarakat dapat menilai secara langsung kinerja pemerintah daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpijak pada data yang akurat.
