Perkuat Pengembangan Wisata, BPOB Dukung Aksesibilitas Jalan Plono–Nglinggo
- Dok Humas Kulonprogo
KULONPROGO, VIVA Jogja - Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) menyatakan dukungan terhadap peningkatan akses jalan Plono–Nglinggo sebagai bagian dari upaya memperkuat pengembangan pariwisata di Kabupaten Kulonprogo. Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Kulonprogo yang berlangsung di Ruang Rapat Menoreh, Senin (26/01/2026).
Kepala BPOB, Agustin Peranginangin, S.T., menegaskan bahwa audiensi ini bertujuan menyegarkan kembali komitmen bersama dalam pengembangan kawasan utara Kulonprogo yang terintegrasi dengan Zona Otorita Borobudur. “Kami dari Kementerian Pariwisata melalui BPOB hadir beraudiensi dengan Pemkab Kulonprogo dan rekan-rekan dari PU untuk mengingatkan kembali bahwa kita memiliki program pengembangan di wilayah utara Kulonprogo yang terhubung langsung dengan Zona Otorita Borobudur, termasuk wilayah Purworejo,” ujarnya.
Agustin menambahkan, salah satu fokus utama pengembangan adalah peningkatan aksesibilitas, khususnya jalur dari Pasar Plono menuju Nglinggo hingga masuk ke kawasan Otorita Borobudur. “Akses dari Plono ke Nglinggo ini sangat strategis. Kami berharap Pemkab Kulonprogo dapat terus mendorong agar pemerintah pusat memprioritaskan program ini karena akan berdampak langsung pada konektivitas pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Menurut Agustin, pengembangan akses ini sejalan dengan target pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen serta penguatan ketahanan pangan daerah, mengingat kawasan tersebut juga merupakan wilayah pertanian produktif. Ia juga mengapresiasi dukungan Pemkab Kulonprogo, termasuk hibah tanah untuk pembangunan jembatan guna memperlancar proyek akses jalan. “Awalnya akses Plono–Nglinggo direncanakan sepanjang enam kilometer, namun didesain ulang menjadi 3,4 kilometer. Saat ini, satu kilometer sudah terbangun secara fisik pada tahun sebelumnya. Kami mengapresiasi Pemkab Kulonprogo yang telah menghibahkan tanah demi kelancaran pembangunan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kulonprogo, Triyono, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan proyek akses Plono–Nglinggo, salah satunya terkait persoalan sertifikat tanah. Dari total 69 sertifikat, 40 sertifikat sudah terbit, 25 masih dalam proses, dan empat lainnya belum bersedia mengganti sertifikat. “Saat ini masih ada empat pemilik lahan yang belum bersedia mengganti sertifikatnya. Kami berharap ke depan ada solusi dari BPN agar proses ini bisa segera diselesaikan,” kata Triyono.
