Pakar UMY Soroti Oligopoli Maskapai dan Pajak Tinggi Sebagai Penyebab Tarif Penerbangan Melonjak
- Dok Humas UMY
BANTUL, VIVA Jogja - Lonjakan harga tiket pesawat domestik kembali memicu keresahan masyarakat menjelang awal 2026. Sejumlah rute strategis seperti Jakarta–Makassar, Jakarta–Jayapura, hingga Yogyakarta–Medan dilaporkan memiliki tarif yang bahkan melampaui harga penerbangan internasional ke negara-negara Asia Tenggara.
Fenomena ini menimbulkan kritik keras terhadap lemahnya peran negara dalam menjamin keterjangkauan transportasi udara. Dr Suranto, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menilai mahalnya tiket domestik bukan sekadar persoalan teknis, melainkan akibat minimnya intervensi kebijakan publik.
Menurut Suranto, ada tiga faktor utama yang membuat harga tiket tetap tinggi. Pertama, beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen yang dikenakan pada tiket dan avtur, berbeda dengan penerbangan internasional yang bebas PPN. Kedua, harga avtur di Indonesia yang lebih mahal dibandingkan negara tetangga, dengan distribusi ke wilayah timur yang membuat biaya semakin tinggi. Ketiga, struktur pasar penerbangan nasional yang bersifat oligopoli, didominasi oleh Garuda Group dan Lion Group, sehingga harga mudah dikendalikan dan maskapai baru sulit bersaing.
“Ketika pasar dikuasai segelintir pemain, konsumen tidak punya banyak pilihan. Ditambah pajak dan avtur mahal, harga tiket domestik otomatis melambung,” jelasnya dalam wawancara daring, Rabu (28/01/2026).
Suranto juga menyoroti faktor eksternal berupa subsidi pemerintah negara lain terhadap maskapai internasional. Kebijakan tersebut membuat tiket penerbangan luar negeri lebih murah, sehingga sebagian masyarakat Indonesia memilih jalur internasional sebagai alternatif perjalanan.
Dampak mahalnya tiket, lanjutnya, tidak hanya membebani mobilitas warga, tetapi juga memperlebar ketimpangan pembangunan. “Harga barang di wilayah timur jauh lebih tinggi karena ongkos transportasi. Jika dibiarkan, kesenjangan antarwilayah akan semakin tajam,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya political will pemerintah untuk menurunkan beban pajak, memberi insentif khusus bagi kawasan timur, serta membuka ruang persaingan sehat di industri penerbangan. “Tanpa intervensi negara, harga tiket akan terus menekan masyarakat,” pungkasnya.
