DIY Dorong Inovasi Publik di Tengah Keterbatasan Fiskal
- Humas Pemda DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Bersamaan dengan keterbatasan fiskal dan ketergantungan pada transfer pusat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan IV Tahun 2025 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Kamis (29/01/2026).
Sri Sultan menilai, keterbatasan anggaran bukanlah penghalang bagi tumbuhnya budaya inovasi. Melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) DIY 2025, berbagai organisasi pelayanan publik—mulai dari Pemda, kabupaten/kota, BUMN/BUMD, hingga satuan pendidikan—telah menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi, kolaborasi, dan efisiensi belanja. “Inovasi menjadi jawaban atas keterbatasan fiskal, sekaligus memperluas dampak pembangunan,” tegasnya.
Digitalisasi, menurut Sri Sultan, kini bukan sekadar pilihan melainkan keniscayaan. Ia menekankan bahwa sistem keuangan daerah yang transparan akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan DIY meraih dua penghargaan dalam ajang Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kemenko Perekonomian RI, Desember 2025 lalu, menjadi bukti nyata. DIY dinobatkan sebagai TP2DD terbaik ke-3 tingkat provinsi Jawa-Bali serta Program Unggulan Terbaik 3 dengan tema AJI MANDAYA (aksesibilitas jaringan internet untuk keberdayaan masyarakat).
“Digitalisasi bukan sekadar modernisasi layanan, melainkan fondasi pemerintahan yang efisien, transparan, dan adaptif,” ujar Sri Sultan, seraya menyebut capaian kinerja perangkat daerah hingga akhir 2025 meraih predikat sangat baik.
Sementara itu, Kepala Bapperida DIY Danang Setiadi melaporkan pertumbuhan ekonomi DIY triwulan III 2025 mencapai 5,40% (yoy) dan 5,34% (c-to-c). Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa maupun nasional, meski sedikit moderasi dari triwulan sebelumnya. Sektor industri pengolahan, konstruksi, akomodasi, serta makanan-minuman menyumbang lebih dari separuh perekonomian daerah. Gunungkidul dan Sleman tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan.
Inflasi DIY di akhir 2025 terkendali pada angka 3,11% (yoy), dengan realisasi belanja APBD mencapai 92,46% dan fisik 99,38%. Meski indikator kinerja utama Gubernur sesuai target RPJMD, tantangan berupa ketimpangan antarwilayah dan produktivitas ekonomi masih perlu diatasi.
Untuk itu, Bapperida merumuskan konsep creative financing sebagai strategi alternatif menghadapi penurunan PAD dan berkurangnya dana transfer pusat. Diversifikasi sumber pembiayaan dilakukan melalui kolaborasi pembayaran pajak, ekstensifikasi pajak, optimalisasi BLUD, serta pemanfaatan aset daerah. “Creative financing menjadi mitigasi risiko fiskal agar pembangunan tetap berkesinambungan tanpa menambah beban pajak masyarakat,” jelas Danang.
