UMK Yogyakarta Dinilai Tak Seimbang dengan Biaya Hidup
- Dok Pribadi
BANTUL, VIVA Jogja - Ketimpangan antara upah minimum dan biaya hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menjadi sorotan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan Yogyakarta menempati posisi kedua sebagai daerah dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Namun, pada saat yang sama, UMK 2025 di wilayah ini masih tercatat sebagai salah satu yang terendah secara nasional.
Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta ditetapkan sekitar Rp2,8 juta per bulan. Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan kota-kota besar lain di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang.
Pakar Ekonomi Pembangunan Wilayah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Dessy Rachmawatie, menilai kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan serius antara kebijakan pengupahan dan kebutuhan riil masyarakat. “Pengeluaran warga Yogyakarta relatif sama dengan kota besar lain, tetapi upahnya jauh lebih rendah,” ujarnya, Kamis (29/01/2026).
Dessy menekankan bahwa kenaikan upah beberapa tahun terakhir belum mampu mengimbangi lonjakan harga kebutuhan pokok, perumahan, dan biaya hidup perkotaan. Ketimpangan tersebut berdampak langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Data BPS DIY 2024 mencatat tingkat kemiskinan di provinsi ini mencapai 10,40 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 8,57 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di DIY sekitar 430 ribu orang. “Walaupun persentase kemiskinan menurun, jumlah penduduk miskin masih besar. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah,” kata Dessy.
Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan upah minimum. Menurutnya, penetapan UMK tidak bisa hanya berlandaskan daya tahan usaha dan iklim investasi, tetapi harus mempertimbangkan struktur biaya hidup lokal. “Biaya hidup di Yogyakarta sudah tinggi, sementara upah tetap rendah. Kebijakan ini harus dikaji ulang agar sesuai dengan kondisi nyata,” tegasnya.
Dessy berharap pemerintah daerah mampu menyeimbangkan kepentingan dunia usaha dengan kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata, tetapi juga sebagai kota yang menjamin kelayakan hidup warganya.
