Belanja Negara di DIY 2025 Tembus 96,69 Persen, Warga Rasakan Dampak Nyata
- Humas Pemkot Yogya
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang solid. Meski ekonomi global penuh ketidakpastian, serapan belanja negara di DIY mencapai Rp21,30 triliun atau 96,69 persen dari pagu anggaran hingga akhir Desember 2025.
Dalam keterangn tertulisan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY tercatat, belanja pemerintah pusat terealisasi Rp11,37 triliun dengan komposisi belanja pegawai Rp5,39 triliun, belanja barang Rp4,26 triliun, belanja modal Rp1,68 triliun, serta belanja bantuan sosial Rp22,28 miliar yang terserap penuh. Sementara dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa mencapai Rp9,93 triliun atau 99,40 persen dari alokasi.
Manfaat belanja negara langsung dirasakan masyarakat melalui berbagai program. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjangkau lebih dari 930 ribu penerima, Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar 349 ribu keluarga, dan program Yatim Atensi (YAPI) membantu 47 ribu anak. Di bidang pendidikan, BOS Kementerian Agama mendukung 29 ribu siswa, KIP Kuliah membantu 2.055 mahasiswa, serta subsidi pupuk sebanyak 67 ribu ton dan subsidi listrik bagi 3,56 juta pelanggan.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan belanja tematik untuk swasembada pangan, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dukungan diwujudkan melalui pembangunan Bendungan Bener, rehabilitasi jaringan irigasi, penanganan jalan dan jembatan daerah, pengadaan obat-obatan, hingga program pendidikan vokasi. Dana TKD turut menopang berbagai program tersebut, termasuk tunjangan profesi guru, BOS, BOP PAUD, dan pengembangan perpustakaan.
Program strategis nasional juga berjalan di DIY. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 828 ribu penerima manfaat dengan dukungan ribuan petugas dan supplier. Program Koperasi Merah Putih (KMP) diperkuat Dana Keistimewaan melalui inkubasi koperasi dan integrasi platform Sibakul. Di sektor perumahan, program FLPP membangun 592 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah turut membuka Sekolah Rakyat di Bantul dan Sleman untuk siswa dari keluarga kurang mampu, serta menghadirkan SMA Unggul Garuda berbasis disiplin semimiliter dengan kurikulum internasional. Hingga akhir 2025, sebanyak 211 sekolah di DIY telah direvitalisasi melalui program prioritas pendidikan.
Dengan capaian ini, APBN di DIY tidak hanya menunjukkan kinerja fiskal yang kuat, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur, belanja negara terbukti menjadi instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan warga sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah.
