Pendapatan Negara DIY 2025 Lampaui Target, APBN Jadi Penopang Ekonomi Daerah
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global, kinerja penerimaan negara di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan tren positif. Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan negara mencapai Rp9,56 triliun atau 92,21 persen dari target yang ditetapkan.
Berdasar laporan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY mencatat, penerimaan pajak menjadi kontributor utama dengan capaian Rp5,68 triliun atau 82,06 persen dari target Rp6,92 triliun. Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas mendominasi, disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
Sektor bea dan cukai justru melampaui target dengan realisasi Rp848,08 miliar atau 106,61 persen. Penerimaan terbesar berasal dari cukai hasil tembakau senilai Rp845,63 miliar. Penerimaan pabean juga mencatat kinerja impresif, yakni Rp10,90 miliar atau 145,43 persen dari target, terutama dari Bea Masuk Gudang Berikat.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut mencatatkan hasil gemilang dengan realisasi Rp3,02 miliar atau 114,32 persen dari target. PNBP lainnya, termasuk biaya pendidikan, melampaui target, sementara pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai 105,12 persen berkat jasa pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Di sisi belanja, APBN di DIY sepanjang 2025 terserap Rp21,30 triliun atau 96,69 persen dari pagu. Dana tersebut langsung dirasakan masyarakat melalui program bantuan sosial, pendidikan, dan subsidi. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjadi contoh nyata dukungan pemerintah pusat.
Selain itu, belanja tematik diarahkan untuk swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan. Program strategis nasional juga berjalan di DIY, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga revitalisasi sekolah.
“Melalui instrumen APBN, negara hadir memperkokoh ekonomi daerah sekaligus menjaga ketahanan fiskal menghadapi gejolak global,” ujar Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti.
Dengan capaian ini, APBN terbukti bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga penggerak kesejahteraan masyarakat DIY melalui program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga.
