Aglomerasi Kota Pusaka JKPI Dorong Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Dok Humas Pemkot Yogya
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Kerja sama antarkota pusaka tidak cukup hanya berorientasi pada pelestarian budaya, tetapi harus mampu menghasilkan dampak ekonomi nyata bagi daerah. Hal itu ditegaskan Ketua Presidium Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) periode 2025–2026 sekaligus Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, saat memimpin Rapat Pengurus JKPI di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta, Selasa (03/02/2026).
Hasto menilai, pola kolaborasi berbasis aglomerasi wisata budaya menjadi arah baru yang perlu dikembangkan. Kota-kota pusaka, menurutnya, harus saling terhubung melalui tema sejarah, budaya, dan identitas yang memperkuat satu sama lain. Dengan pendekatan lintas wilayah, ekosistem perjalanan tematik dapat terbentuk secara terintegrasi.
“Kota pusaka tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus membangun aglomerasi, menciptakan poros kerja sama yang berlandaskan sejarah dan budaya. Dengan begitu, wisatawan akan bergerak dalam satu jaringan destinasi pusaka,” ungkap Hasto.
Sebagai contoh, ia menyebut poros Aceh–Bandung yang berpotensi dikembangkan untuk wisata religi dan edukasi budaya, serta poros Yogyakarta–Singkawang melalui agenda budaya Tionghoa. Kolaborasi semacam ini, lanjutnya, dapat diperluas ke arah promosi bersama, penyelenggaraan event lintas kota, hingga dukungan transportasi yang lebih terhubung.
“Kalau ada Pekan Budaya Tionghoa di Jogja, bisa kita promosikan juga ke Singkawang, begitu pula sebaliknya. Dari sinilah lahir pergerakan orang, kegiatan ekonomi, dan manfaat langsung bagi daerah,” jelasnya.
Hasto menekankan, keanggotaan JKPI harus menghadirkan nilai tambah yang nyata. Di tengah keterbatasan pendapatan daerah dan minimnya dukungan anggaran dari pusat, keberadaan JKPI mesti melahirkan ide-ide baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bergabung di JKPI harus membawa manfaat. Harus ada gagasan segar yang bisa diterapkan di daerah masing-masing. Pada akhirnya, pendapatan daerah meningkat dan masyarakat ikut merasakan dampaknya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelestarian warisan budaya tidak boleh dipisahkan dari strategi pengembangan ekonomi. “Pelestarian itu penting, tetapi harus dikaitkan dengan produktivitas. Warisan budaya harus menjadi sumber kekuatan ekonomi kreatif daerah. JKPI harus bergerak ke arah itu,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyampaikan kesiapan kotanya menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-12 JKPI yang dijadwalkan berlangsung Agustus 2026 di Ternate, Maluku Utara.
