Bunuh Diri Anak di NTT Jadi Alarm Keras Sistem Pendidikan dan Perlindungan Sosial
- Jogja.viva.co.id/ChatGPT Image
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Tragedi bunuh diri yang menimpa seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, kembali mengguncang perhatian publik. Anak tersebut diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi kewajiban biaya sekolah dan perlengkapan pendidikan. Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus bunuh diri pada anak di Indonesia.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreas Budi Widyanta menilai kejadian tersebut tidak bisa dipahami sebagai persoalan pribadi semata. Menurutnya, tragedi ini merupakan refleksi dari masalah sosial yang bersifat struktural, terutama ketimpangan ekonomi dan lemahnya kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak.
Ia menjelaskan, tekanan hidup yang dialami keluarga miskin sering kali berlapis dan berujung pada beban psikologis yang dirasakan anak. Ketika akses pendidikan tidak sepenuhnya bebas hambatan, anak dapat mengalami rasa bersalah, takut, dan putus asa meski berada pada usia yang sangat muda.
“Bunuh diri pada anak menunjukkan adanya akumulasi tekanan sosial. Ini bukan soal ketahanan mental, tetapi kegagalan sistem dalam melindungi mereka yang paling rentan,” kata Andreas.
Lebih lanjut, ia menyoroti bentuk kekerasan struktural yang muncul dari kebijakan pembangunan yang dinilai belum berpihak pada kelompok miskin. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan menciptakan kondisi ekstrem yang mempengaruhi kondisi psikologis anak.
Selain faktor ekonomi, Andreas juga mengkritik belum optimalnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai ruang aman bagi anak. Relasi yang cenderung hierarkis dan minim dialog membuat anak tidak memiliki tempat untuk mengekspresikan kegelisahan, ketakutan, maupun harapan terhadap masa depan.
Di lingkungan sekolah, ia menilai praktik pendidikan masih menempatkan guru sebagai otoritas tunggal, sementara suara anak kurang mendapat ruang. Di keluarga dan masyarakat, afeksi serta pengakuan terhadap hak anak juga sering kali terabaikan.
Andreas menegaskan, negara kerap menuntut anak untuk berprestasi dan menjadi generasi unggul, namun belum sepenuhnya mampu memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara. Kondisi tersebut, menurutnya, menciptakan paradoks dalam sistem pendidikan nasional.
Ia mendorong adanya perubahan mendasar melalui kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, penguatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai ruang dialog dan afeksi dinilai penting untuk mencegah tragedi serupa. “Tragedi ini adalah peringatan keras. Ketika anak-anak kehilangan harapan, itu menandakan adanya masalah serius dalam tata kelola negara dan wajah kemanusiaan kita,” pungkasnya.
