Kulonprogo Pacu Penurunan Kemiskinan, Target 2026 Tembus di Bawah 14 Persen
- Jogja.viva.co.id/ChatGPT Image
KULONPROGO, VIVA Jogja – Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menegaskan tekad mempercepat penanggulangan kemiskinan pada 2026. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK).
Rakor yang dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, panewu, serta lurah se-Kulonprogo itu menjadi forum konsolidasi lintas sektor untuk menyatukan langkah. Pemerintah daerah menargetkan 2026 sebagai fase penting untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Wakil Bupati Kulonprogo, Ambar Purwoko, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Ia meminta seluruh jajaran birokrasi meninggalkan pendekatan sektoral dan memperkuat kerja kolaboratif demi kepentingan masyarakat.
“Persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Diperlukan gotong royong dan kerja bersama agar penurunannya signifikan,” ujarnya.
Data terbaru menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Kulonprogo dari 15,52 persen pada 2024 menjadi 14,3 persen pada 2025, atau turun 1,22 persen. Capaian tersebut menjadi modal awal untuk mendorong target 2026 berada pada kisaran 13–14 persen.
Menurut Ambar, ketepatan data menjadi kunci agar kebijakan dan bantuan sosial benar-benar menyasar warga yang berhak. Transparansi dan kebijakan presisi, lanjutnya, akan terus diperkuat untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan program berjalan efektif.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kulonprogo, Muh. Aris Nugroho, menjelaskan bahwa strategi tahun ini difokuskan pada penguatan infrastruktur berbasis padat karya. Tercatat 79 titik kegiatan padat karya dilaksanakan, terdiri dari 39 paket bersumber APBD dan 40 paket dukungan dari pemerintah provinsi.
Program tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki sarana publik, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi warga yang belum memiliki penghasilan tetap.
Di sisi lain, pemerintah daerah harus menyiasati pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp117 miliar. Untuk menjaga kesinambungan program, Bapperida menerapkan pendekatan kolaborasi pentahelix dengan melibatkan sektor swasta, perbankan, media, hingga Baznas melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kolaborasi itu mencakup dukungan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), pengembangan riset teknologi terapan, hingga publikasi yang mendorong optimisme masyarakat.
Selain pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi produktif juga digencarkan. Bantuan disalurkan kepada kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, serta kelompok rentan agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
