Ekonom UGM: Target Pertumbuhan 8 Persen Masih Jauh dari Realitas, Perlu Reformasi Kebijakan
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Optimisme pemerintah dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Akhmad Akbar Susamtomenilai target tersebut masih sulit dicapai dalam waktu dekat. Menurutnya, meski perekonomian Indonesia relatif tangguh, struktur ekonomi nasional belum cukup kuat untuk mendorong percepatan pertumbuhan hingga ke level tersebut.
“Kita semua tentu menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun secara realistis, target 8 persen masih sangat jauh dari kondisi struktural ekonomi Indonesia saat ini,” ujarnya dalam kegiatan Economic and Business Journalism Academy bertajuk Indonesia Economic Outlook 2026 di FEB UGM.
Akbar menjelaskan, sepanjang sejarah ekonomi Indonesia, pertumbuhan sebesar 8 persen hanya terjadi empat kali. Bahkan dalam tiga dekade terakhir, Indonesia belum pernah kembali menyentuh angka 7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pertumbuhan tinggi bukanlah hal yang mudah, melainkan membutuhkan fondasi ekonomi yang kuat dan konsisten. “Dalam 30 tahun terakhir, Indonesia tak pernah lagi mencapai pertumbuhan 7 persen atau lebih,” tambahnya.
Proyeksi Lembaga Internasional
Berbagai lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB, serta lembaga riset domestik, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berada di kisaran 5 persen. Angka ini dianggap sebagai pertumbuhan normal yang mencerminkan ketahanan ekonomi, tetapi sekaligus menunjukkan keterbatasan dalam mempercepat laju pertumbuhan. “Perekonomian Indonesia tahun 2026 diperkirakan tumbuh di angka normal 5 persen,” jelas Akbar.
Menurut Akbar, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Investasi juga berperan penting, meski realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami penurunan di sejumlah sektor strategis seperti pertambangan, kimia, dan transportasi. Sementara itu, perdagangan luar negeri diperkirakan tidak akan menjadi mesin pertumbuhan pada 2026. Nilai ekspor Indonesia tertekan oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dan melemahnya harga komoditas global. Sebaliknya, impor diperkirakan meningkat, terutama dari Tiongkok, akibat dampak perang dagang dan kelebihan kapasitas manufaktur negara mitra.
Tantangan Kebijakan Fiskal
Akbar juga menyoroti postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang defisit Rp689,1 triliun. Menurutnya, meski bersifat ekspansif, kebijakan fiskal tersebut belum sepenuhnya pro-pertumbuhan. Ia mencontohkan pengurangan belanja modal pemerintah hingga 20 persen, yang berpotensi melemahkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Padahal, belanja modal memiliki efek pengganda yang lebih kuat dalam meningkatkan kapasitas produksi dan menopang pertumbuhan jangka panjang. Sebaliknya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang berkontribusi terhadap PDB, tetapi dampak ekonominya lebih terbatas karena manfaatnya baru terasa dalam jangka panjang. “Dalam jangka pendek, yang perlu dilakukan adalah mendesain program tersebut agar efek pengganda dan spillover ekonominya dapat diperkuat,” jelasnya.
