Psikolog UMY Kritik Klaim Negara Paling Bahagia, Soroti Kesenjangan Kesehatan Mental di Indonesia
- Dok UMY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Klaim Indonesia sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia belakangan ini menuai perhatian publik. Namun, menurut psikolog RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Mufliha Fahmi. Psikolog, klaim tersebut perlu dibaca secara lebih kritis. Ia menegaskan bahwa indikator yang digunakan dalam pemeringkatan internasional bukan semata-mata mengukur kebahagiaan (happiness), melainkan konsep flourishing yang memiliki makna lebih luas.
Dalam Pengajian Ramadan 1447 H di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Mufliha menjelaskan bahwa flourishing mencakup relasi sosial, makna hidup, tujuan, hingga kontribusi individu dalam masyarakat. “Flourishing tidak sama dengan happiness. Kebahagiaan hanya sebagian dari kebermaknaan hidup. Flourishing mencakup aspek relasi sosial, makna hidup, tujuan, hingga kontribusi individu dalam masyarakat,” tegasnya.
Indonesia memang memiliki skor tinggi dalam dimensi nonmaterial, seperti religiositas, makna hidup, dan relasi sosial. Namun, pada indikator kepuasan finansial, kesehatan fisik, dan kesehatan mental, nilainya justru relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi kebahagiaan kolektif dengan realitas kesejahteraan psikologis masyarakat.
Mufliha mengaitkan temuan tersebut dengan fenomena sosial yang berkembang, termasuk meningkatnya ekspresi ketidakbahagiaan di media sosial. Generasi muda dan kelas pekerja kerap menggunakan media digital sebagai ruang untuk mengekspresikan tekanan psikologis. “Fenomena ini bukan sekadar keluhan emosional, melainkan kebutuhan akan validasi sosial dan ruang aman untuk berbagi beban psikologis,” ujarnya.
Mufliha juga menyoroti data kasus bunuh diri di Kabupaten Sleman yang hingga Februari 2026 telah mencapai empat hingga lima kasus, lebih dari separuh total kasus sepanjang 2025. “Padahal ini baru bulan Februari, belum genap satu tahun. Artinya, ada persoalan kesejahteraan psikologis yang tidak bisa diabaikan,” imbuhnya.
Menurutnya, fakta tersebut menjadi alarm penting bahwa kebahagiaan masyarakat tidak bisa hanya diukur dari indikator makro atau persepsi kolektif. Ada dimensi kesejahteraan psikologis yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
Kebahagiaan sebagai Ketahanan Psikologis
Meski mengkritisi dimensi struktural, Mufliha menegaskan bahwa kebahagiaan tidak sepenuhnya boleh digantungkan pada situasi politik atau kebijakan negara. Ia mengajak masyarakat untuk membangun ketahanan psikologis melalui penerimaan diri, pengelolaan emosi, serta perjuangan aktif menghadapi tantangan hidup. “Kebahagiaan bukan berarti tidak ada kesedihan atau kekecewaan. Kebahagiaan adalah bagaimana kita merespons keadaan tanpa menyerahkan kendali batin sepenuhnya pada situasi eksternal,” jelasnya.
