Bupati Bantul Bahas Skema Baru Tiket Pantai Selatan, Opsi Rp5.000 Per Destinasi Jadi Pertimbangan
- Pemkab Bantul
BANTUL, VIVA Jogja - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menerima audiensi dari para pengelola wisata pesisir selatan di Lobi Gedung Induk Kompleks Parasamya I untuk berdiskusi tentang harga tiket masuk kawasan wisata Pantai Selatan Bantul, pada Selasa (03/03/2026). Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para pengelola untuk menyampaikan aspirasi terkait skema tiket masuk yang selama ini berlaku.
Dalam audiensi itu, sejumlah pengelola mengusulkan agar tiket masuk tidak lagi berbentuk terusan, melainkan per destinasi dengan harga Rp5.000 per pantai. Ketua Desa Wisata Pantai Goa Cemara, Bayu Sujaka, menilai opsi ini akan memberi fleksibilitas lebih bagi wisatawan. Ia juga mengusulkan agar sebagian pendapatan retribusi dikembalikan langsung kepada pengelola untuk mendukung operasional, serta adanya pembenahan pos retribusi agar lebih tertata.
Pengelola Pantai Baru turut menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, tiket terusan yang berlaku saat ini dianggap terlalu mahal, sehingga berdampak pada penurunan jumlah kunjungan, terutama selama bulan Ramadan. Ia menekankan perlunya skema tiket yang lebih terjangkau agar wisatawan tidak ragu berkunjung. Usulan Rp5.000 per destinasi dianggap lebih realistis dan mampu menjaga keberlanjutan kunjungan wisata.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Abdul Halim Muslih menegaskan bahwa tujuan utama pengelolaan wisata adalah meningkatkan kesejahteraan pelaku pariwisata. Ia menyampaikan bahwa besaran tiket bukanlah persoalan utama, bahkan opsi pembebasan tiket masuk pun bisa dipertimbangkan. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan jumlah wisatawan meningkat dan belanja mereka di kawasan wisata juga bertambah. Namun, ia mengingatkan bahwa pengelolaan pantai membutuhkan biaya besar, mulai dari perawatan, penanganan abrasi, angin kencang, hingga penyediaan sistem peringatan dini dan relawan untuk menjamin keselamatan pengunjung.
Sejalan dengan itu, Halim mewacanakan alternatif pembiayaan melalui pajak restoran bagi pelaku usaha kuliner di kawasan pantai. Dengan skema ini, jika retribusi tiket diturunkan atau bahkan dihapus, kebutuhan biaya perawatan dan pengembangan pantai tetap bisa ditopang dari kontribusi sektor usaha kuliner. “Kalau retribusi ini diturunkan, kita harus sadar kebutuhan ini nanti bagaimana. Maka tadi saya wacanakan bagaimana kalau lapak-lapak ini kita tentukan pajak restoran,” ujarnya.
