Indonesia di Board of Peace: Antara Diplomasi Bebas Aktif dan Tantangan Kredibilitas
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP) yang diprakarsai Amerika Serikat memunculkan perdebatan luas di tengah eskalasi konflik Iran–Israel. Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini berlandaskan prinsip bebas aktif. Di satu sisi, keanggotaan tersebut dipandang sebagai langkah visioner untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Namun di sisi lain, muncul keraguan apakah keputusan ini justru menjadi ujian kredibilitas diplomasi Indonesia.
Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM, Prof Dafri Agussalim, menilai bahwa dampak keanggotaan Indonesia di BOP sangat luas. Menurutnya, persepsi internasional terhadap Indonesia bisa berubah drastis ketika keputusan politik diambil di tengah konflik terbuka. Dafri menyoroti bahwa bergabungnya Indonesia beriringan dengan serangan Israel, sehingga menimbulkan tafsir keberpihakan. “Begitu kita masuk, tiba-tiba Israel menyerang. Itu tamparan keras bagi politik luar negeri kita,” ujarnya.
Ia menambahkan, posisi Indonesia sebagai negara non-blok kini dipertanyakan. Dalam teori resolusi konflik, mediator harus dipandang netral agar dipercaya kedua belah pihak. Dengan bergabung ke BOP, Indonesia dianggap meninggalkan posisi dasar sebagai negara non-alignment. Dafri juga menyoroti proses pengambilan kebijakan luar negeri yang dinilainya terlalu terpusat pada presiden. Menurutnya, kebijakan strategis seharusnya berbasis kajian akademik dan data yang kuat, bukan sekadar intuisi. “Evidence-based policy menjadi kunci agar keputusan tidak bersifat intuitif semata,” tegasnya.
Dari sisi ekonomi, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Prof. Agus Sartono, melihat konflik Iran–Israel berpotensi menekan sektor energi. Lonjakan harga minyak dunia akan berdampak langsung pada biaya transportasi dan produksi di dalam negeri. “Yang pertama harus diantisipasi adalah supply bahan bakar minyak, karena implikasinya panjang sekali,” ujarnya.
Agus menjelaskan bahwa dampak ekonomi mungkin belum terasa saat ini karena kontrak impor energi dilakukan untuk beberapa bulan ke depan. Namun dalam tiga hingga enam bulan, tekanan harga bisa mulai memengaruhi struktur biaya di berbagai sektor. Kenaikan biaya produksi berpotensi menekan dunia usaha dan memicu gangguan ekspor-impor. Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor barang konsumsi dan energi memperbesar risiko ketika terjadi gejolak global. Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan daya tahan ekonomi domestik menjadi strategi penting agar tidak terlalu bergantung pada satu negara.
