Satu dari Tiga Terbaik di DIY, Kulonprogo Buktikan Keseriusan Kelola Masa Depan Kependudukan
- Dok Humas Pemkab Kulonprogo
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam menata masa depan warganya melalui perencanaan kependudukan yang matang membuahkan apresiasi di tingkat nasional. Kulonprogo berhasil meraih penghargaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 sekaligus menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) senilai Rp3 miliar dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah, SH, MPH, kepada Pemkab Kulonprogo dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana DIY Tahun 2026, Kamis (12/3/2026). Kulonprogo menjadi satu dari hanya tiga daerah di DIY—bersama Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta—yang dinilai memiliki dokumen perencanaan kependudukan paling berkualitas dan lengkap, baik dari sisi administrasi maupun implementasi.
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kulonprogo, Jazil Ambar Was’an, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras kolektif dari seluruh jajaran, mulai tingkat kalurahan hingga kabupaten. “Ini bukan sekadar penghargaan biasa, melainkan buah dari jerih payah teman-teman di lapangan. Prosesnya panjang, dimulai dari usulan di tingkat bawah, direkapitulasi, dianalisis, hingga terdokumentasi dengan baik. Kami berharap ini menambah semangat para penyuluh untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kepala Dinas PMKal Dalduk KB Kulonprogo, Muhadi, menambahkan bahwa dokumen PJPK menjadi pilar penting karena arah pembangunan daerah kini berbasis data kependudukan yang akurat. Menurutnya, pembangunan kependudukan harus menyentuh seluruh siklus hidup manusia: mulai dari pola asuh anak, pembangunan generasi muda, pendampingan calon pengantin, perawatan pasangan usia subur, hingga perhatian bagi lansia agar tetap produktif dan bermartabat. “Hakikat pembangunan keluarga adalah menjaga manusia di setiap fasenya. Dokumen ini memastikan program pemerintah selaras dan berkolaborasi, tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelas Muhadi.
Salah satu fokus utama dalam PJPK adalah penanggulangan stunting. Pemkab Kulonprogo menargetkan angka stunting yang saat ini masih berada di kisaran dua digit dapat ditekan hingga satu digit, di bawah 10 persen. Untuk mencapai target tersebut, peran tenaga lini lapangan seperti Penyuluh KB dan kader desa akan dimaksimalkan agar intervensi tepat sasaran sesuai pedoman PJPK.
