HUT ke-271 DIY, Eko Suwanto Soroti Tujuh Pekerjaan Rumah Pemda
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Perayaan Hari Ulang Tahun ke-271 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi momentum refleksi bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyampaikan ucapan selamat sekaligus mengingatkan adanya sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan demi kesejahteraan rakyat.
“Selamat hari jadi ke-271 tahun, mudah-mudahan seluruh rakyat Jogja bahagia, dan selamat menjalani puasa Ramadan serta menyambut Idul Fitri 1447 H,” ujar Eko Suwanto.
Dalam kesempatan itu, Eko menyoroti tujuh isu penting yang menurutnya menjadi tantangan besar bagi Pemda DIY. Pertama, mitigasi bencana. Yogyakarta memiliki potensi ancaman gempa megathrust dan tsunami di wilayah selatan, serta ancaman erupsi Gunung Merapi di utara. Kondisi siaga Merapi dan bencana hidrometeorologi menuntut kesiapan masyarakat agar lebih tangguh menghadapi risiko.
Kedua, masalah lingkungan perkotaan. Kualitas udara dan air di Yogyakarta dinilai semakin menurun, ditambah persoalan sampah yang belum tertangani secara optimal. Eko menekankan pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumber, yakni rumah tangga, agar tidak menumpuk di hilir.
Ketiga, alih fungsi lahan. Setiap tahun, sekitar 200 hektare lahan pertanian beralih ke non-pertanian. Di Kota Yogyakarta, dari total 3.281 hektare wilayah, kini hanya tersisa 34 hektare lahan pertanian. Kondisi ini dikhawatirkan mengancam ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan.
Keempat, persoalan kemiskinan. Data menunjukkan angka kemiskinan DIY masih berada di kisaran 10,23 persen. Selain itu, kesenjangan sosial atau gini ratio serta pengangguran masih menjadi masalah nyata. Eko mengaku sering bertemu warga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan.
Kelima, keterbatasan fiskal. Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat membuat ruang gerak Pemda DIY semakin sempit. Dana keistimewaan yang sebelumnya Rp 1,581 triliun turun menjadi Rp 1 triliun, berkurang Rp 581 miliar. Secara keseluruhan, APBD DIY tahun 2026 mengalami penurunan Rp 753 miliar.
Keenam, keterbatasan anggaran penanganan bencana. Eko mencontohkan, dana yang tersedia untuk menghadapi bencana hidrometeorologi hanya Rp 53 juta. Kondisi ini memaksa Pemda menggunakan skema Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan menggeser alokasi anggaran.
Ketujuh, kebutuhan optimalisasi aset dan dana CSR. Menurut Eko, Pemda harus lebih kreatif memanfaatkan tanggung jawab sosial perusahaan dan Baznas untuk menutup kekurangan anggaran. Ia mencontohkan program bedah rumah yang dilakukan Walikota Yogyakarta dengan memanfaatkan dana CSR, mampu memperbaiki tiga rumah setiap minggu.
