Tidak Asal, Menu MBG Diminta Menyesuaikan Kebutuhan Asupan Nutrisi Siswa
- DOK UGM
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai keluhan dari orang tua siswa di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kualitas menu yang dibagikan selama bulan Ramadhan. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa paket makanan yang diterima anak-anak di beberapa sekolah didominasi oleh roti, sehingga dinilai kurang layak sebagai sumber utama asupan gizi.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pihak penanggung jawab program segera melakukan evaluasi. Pemerintah daerah menekankan pentingnya transparansi dalam penyediaan makanan, termasuk mewajibkan setiap paket MBG mencantumkan informasi kandungan gizi serta rincian harga komponen makanan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih jelas kepada masyarakat mengenai nilai paket makanan sekaligus memastikan kualitasnya sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.
Pakar teknologi pangan Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Ir Sri Raharjo, menilai bahwa program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat baik, yakni meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah. Menurutnya, gagasan menyediakan makanan bergizi bagi siswa mendapat dukungan luas karena kebutuhan nutrisi pada masa pertumbuhan sangat menentukan kesehatan dan kemampuan belajar. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tujuan, melainkan juga perencanaan kebijakan yang matang, mulai dari penentuan anggaran, standar gizi, hingga mekanisme pelaksanaan di lapangan.
Sri Raharjo menyoroti kebijakan harga paket MBG yang ditetapkan seragam di seluruh Indonesia, yakni sekitar Rp10.000–Rp15.000 per porsi. Menurutnya, kebijakan ini perlu dikaji ulang karena kebutuhan energi siswa berbeda-beda sesuai jenjang pendidikan. Siswa SD rata-rata membutuhkan sekitar 450 kalori, SMP 550 kalori, sementara SMA bisa mencapai 650–700 kalori per sekali makan. “Kebutuhan energi tersebut harus dipenuhi melalui komposisi nutrisi yang seimbang, terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak dalam proporsi yang tepat,” jelasnya.
Selain itu, ia menelisik sistem pelaksanaan program yang melibatkan pemerintah pusat, yayasan, dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dalam mekanisme ini, yayasan bekerja sama dengan dapur produksi untuk menyiapkan makanan sebelum didistribusikan ke sekolah. Menurut Sri Raharjo, kualitas makanan sangat bergantung pada kemampuan pengelola dapur. Produksi dalam jumlah besar membutuhkan keterampilan teknis dan manajemen yang baik agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.
