Sekolah Daring April 2026, DIY Masih Menunggu Kepastian Pusat
- Bing Image Creative
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Wacana pemerintah pusat untuk kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring pada April 2026 mendatang menuai beragam respons di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kebijakan ini disebut sebagai langkah strategis untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat lonjakan harga minyak dunia imbas konflik di Timur Tengah.
Di Sleman, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Mustadi menegaskan bahwa seluruh sekolah sudah siap jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Menurutnya, pengalaman saat pandemi COVID-19 membuat guru dan siswa terbiasa dengan sistem daring. Infrastruktur pun kini lebih lengkap, mulai dari jaringan internet yang merata hingga perangkat Interactive Flat Panel (IFP) yang telah dibagikan ke sekolah-sekolah. “Internet dari Cangkringan sampai Prambanan tidak ada masalah. Semua sekolah sudah siap,” ujarnya.
Meski demikian, Mustadi menekankan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat maupun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Untuk sementara, Sleman tetap mengacu pada kalender akademik yang berlaku, di mana siswa dijadwalkan masuk kembali pada 30 Maret 2026.
Sementara itu, di Kulon Progo muncul suara berbeda. Sejumlah wali murid menyampaikan kekhawatiran bahwa sistem daring akan menurunkan kualitas akademik anak-anak, terutama di tingkat sekolah dasar. Mereka menilai pembelajaran tatap muka tetap lebih efektif untuk menjaga motivasi belajar.
Di Gunungkidul, Disdik setempat belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, sejumlah pihak menyoroti tantangan akses internet di wilayah pedesaan. Jika kebijakan daring diterapkan, perlu ada dukungan tambahan agar tidak terjadi kesenjangan antar sekolah.
Bantul pun masih menunggu arahan lebih lanjut dari Disdikpora DIY. Hingga kini, belum ada perubahan kalender akademik yang berlaku di kabupaten tersebut.
Secara umum, DIY masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Kebijakan daring ini disebut tidak akan sepenuhnya online seperti masa pandemi, melainkan hybrid learning. Mata pelajaran teoretis bisa dilakukan secara daring, sementara praktik tetap tatap muka.
Dengan kondisi infrastruktur yang semakin baik, sebagian besar sekolah di DIY diyakini mampu menjalankan sistem daring. Namun, perbedaan kesiapan antar wilayah menunjukkan bahwa kebijakan ini akan membutuhkan penyesuaian lokal agar tidak menimbulkan kesenjangan pendidikan.
