Wacana Sekolah Daring untuk Efisiensi Energi Picu Pro-Kontra, Kualitas Pendidikan Jadi Sorotan
- Bing Image Creative
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Rencana pemerintah pusat untuk menerapkan pembelajaran daring mulai April 2026 sebagai langkah penghematan energi di tengah dinamika geopolitik global menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Kebijakan ini disebut sebagai respons atas ketidakstabilan situasi internasional, khususnya konflik di Timur Tengah yang berdampak pada ketersediaan energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM).
Anggota Komisi D DPRD DIY, Fajar Gegana, menilai kebijakan efisiensi yang diambil pemerintah merupakan langkah yang dapat dimaklumi dalam kondisi darurat. Menurutnya, upaya penghematan, termasuk kemungkinan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pembelajaran daring, sah dilakukan selama situasi memang menuntut demikian.
“Kalau memang diperlukan untuk penghematan, tidak menjadi persoalan. Namun khusus sektor pendidikan, perlu perhatian serius terutama terkait kesiapan sarana dan prasarana,” ujar Fajar.
Ia menyoroti pengalaman selama pandemi Covid-19 yang menunjukkan bahwa pembelajaran daring belum sepenuhnya efektif. Tidak semua siswa memiliki perangkat pendukung seperti gawai, dan masih banyak wilayah yang mengalami keterbatasan jaringan internet atau blank spot. Kondisi tersebut dinilai menjadi kendala besar dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.
“Pengawasan pembelajaran juga tidak optimal dan interaksi antara guru dan siswa menjadi terbatas. Akibatnya, proses belajar mengajar terkesan hanya formalitas,” tambahnya.
Fajar juga membandingkan dengan negara seperti Singapura yang dinilai mampu menjaga kualitas pendidikan selama pandemi melalui penyediaan perangkat teknologi dan kurikulum berbasis e-learning yang terintegrasi.
Faktor energi
Pandangan senada disampaikan pengamat pendidikan, Dr Sapardiyono, Dosen Universitas Muhammadyah Purworejo,. Ia menilai kebijakan pembelajaran daring tidak bisa dilepaskan dari konteks global yang sedang terjadi. Menurutnya, ketegangan geopolitik yang melibatkan negara-negara besar berdampak luas, termasuk pada sektor energi di Indonesia.
“Dalam rangka mitigasi krisis energi, langkah efisiensi seperti pembelajaran daring bisa dipahami dan patut diapresiasi sebagai upaya pemerintah menjaga ketersediaan energi dalam jangka panjang,” ujarnya.
Meski demikian, Sapardiyono mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sisi efisiensi semata. Ia menilai terdapat risiko penurunan kualitas pendidikan jika pembelajaran daring diterapkan secara penuh dalam jangka panjang.
