Bupati Gunungkidul Alihkan Anggaran Mobil Dinas Rp 1,5 Miliar untuk Perbaikan Jalan
- istimewa
GUNUNGKIDUL, VIVA Jogja - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul semula mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar dalam APBD 2026 untuk pengadaan mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupati. Namun, Bupati Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan tidak akan menggunakan fasilitas tersebut. Dana yang tersedia justru akan dialihkan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak, demi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menjelaskan bahwa anggaran tersebut disiapkan untuk dua unit kendaraan dinas dengan kisaran harga Rp700 juta per unit. “Kami hanya memfasilitasi. Keputusan akhir tetap berada di tangan bupati dan wakil bupati. Bisa saja tidak digunakan seperti pagu yang disediakan tahun sebelumnya,” ujarnya.
Putro menambahkan, rencana pengadaan mobil dinas muncul karena kendaraan yang digunakan saat ini sudah berusia lebih dari lima tahun. Beberapa unit merupakan peninggalan masa kepemimpinan Bupati Badingah dan Wakil Bupati Immawan Wahyudi, termasuk Toyota Fortuner. Bahkan, pada periode Bupati Sunaryanta, tidak ada pembelian kendaraan dinas baru sehingga anggaran tahun ini sempat disiapkan untuk peremajaan.
Meski demikian, Bupati Endah menilai pengadaan mobil baru bukan kebutuhan mendesak. Ia menegaskan operasional pemerintahan tetap berjalan dengan kendaraan yang sudah tersedia, seperti Toyota Hiace, Toyota Fortuner, dan Toyota Camry. “Mobil dinas yang ada masih bagus-bagus. Tidak akan mengambilnya,” kata Endah.
Lebih lanjut, Endah menekankan bahwa alokasi anggaran harus disesuaikan dengan skala prioritas. Menurutnya, perbaikan jalan rusak lebih penting karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. “Kalau untuk perbaikan jalan, maka rakyat juga akan merasakan manfaatnya. Saya pakai kendaraan yang sudah ada,” ujarnya.
Keputusan ini mendapat perhatian publik karena dianggap sebagai langkah efisiensi sekaligus bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Infrastruktur jalan di Gunungkidul memang menjadi salah satu isu utama, mengingat banyak jalur penghubung antar-kecamatan yang rusak dan menghambat mobilitas warga. Dengan dialihkannya anggaran Rp1,5 miliar, diharapkan perbaikan jalan bisa memperlancar akses transportasi, mendukung aktivitas ekonomi, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen Bupati Endah untuk menjalankan pemerintahan yang sederhana dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia menolak fasilitas mewah yang tidak mendesak, dan lebih memilih fokus pada pembangunan dasar. Sikap ini sejalan dengan semangat efisiensi anggaran daerah di tengah keterbatasan fiskal.
