Komisi IX DPR RI Dorong Sinergi Nasional Hadapi Ancaman KLB Campak di Yogyakarta
- Dok Pemkot Yogya
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi momentum penting dalam menyoroti kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB) campak. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta ini menghadirkan diskusi mendalam antara jajaran legislatif dan eksekutif mengenai tren kasus campak, capaian imunisasi, serta tantangan kebijakan kesehatan di tingkat lokal maupun nasional.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, dalam paparannya menekankan bahwa pola kasus campak di wilayahnya belum menunjukkan kecenderungan yang jelas. Data menunjukkan angka insidensi campak pada 2024 berada di level 4,12 dan menurun menjadi 3,46 pada 2025. Namun, penurunan ini belum bisa dikategorikan sebagai tren yang konsisten. Lebih jauh, Hasto menyoroti fakta bahwa sejumlah kasus justru muncul pada bayi berusia di bawah sembilan bulan, yakni sebelum jadwal imunisasi pertama diberikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas kebijakan imunisasi yang saat ini dimulai pada usia 9 bulan, dilanjutkan pada usia 18 bulan, dan 6 tahun.
Selain itu, capaian imunisasi campak di Kota Yogyakarta menunjukkan perbedaan signifikan antara dosis pertama dan kedua. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, cakupan imunisasi MR1 konsisten berada di atas 96 persen dalam lima tahun terakhir. Namun, capaian MR2 cenderung lebih rendah, berkisar antara 81 hingga 90 persen, dengan fluktuasi yang cukup mencolok. Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) MR justru mencatat capaian relatif tinggi, mendekati 97 persen pada 2023. Hasto menilai kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi agar tidak terjadi celah perlindungan pada anak-anak, terutama di masa transisi usia sebelum imunisasi pertama. Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan vaksin agar tidak terjadi kekosongan stok yang berpotensi menghambat keberlanjutan program imunisasi.
Dalam kesempatan yang sama, pimpinan rombongan Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi peningkatan kasus campak. Menurutnya, kasus campak masih menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Data Kementerian Kesehatan hingga awal 2026 mencatat lebih dari 10 ribu kasus suspek campak dengan sejumlah kasus terkonfirmasi dan beberapa di antaranya berujung pada kematian. Netty menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik, namun harus tetap waspada dan aktif mencari solusi bersama terhadap persoalan kesehatan ini.
