Krisis Energi Mengintai, Pemerintah Didorong Percepat Transisi ke Bahan Bakar Nabati
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Kenaikan harga minyak dunia kembali menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan energi nasional. Situasi geopolitik yang tidak menentu, ditambah ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino, membuat pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menjaga pasokan bahan bakar minyak (BBM).
Penutupan aktivitas di Selat Hormuz semakin memperburuk keadaan, mengingat sekitar 20 hingga 25 persen kebutuhan minyak tanah Indonesia masih bergantung pada impor dari kawasan Timur Tengah. Kondisi ini menegaskan betapa rapuhnya ketahanan energi Indonesia yang hanya mampu bertahan sekitar 20 hingga 22 hari tanpa pasokan baru, sementara kebutuhan minyak harian mencapai 1,5 juta barel dengan produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel.
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Ir Deendarlianto, menekankan bahwa ketergantungan terhadap impor minyak berisiko besar bagi sektor industri, transportasi, kelistrikan, bahkan berpotensi memicu gejolak sosial. Ia menilai langkah antisipasi pemerintah melalui kebijakan energi terbarukan patut diapresiasi, khususnya penerapan B50 yang mewajibkan pencampuran biodiesel dalam solar. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 dan diharapkan mampu menekan kebutuhan impor solar secara signifikan.
Selain biodiesel, Deendarlianto menyoroti pentingnya diversifikasi energi dengan mendorong pemanfaatan etanol, sorgum, dan ketela sebagai pengganti bensin. Ia juga menekankan pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif Liquefied Petroleum Gas (LPG). Menurutnya, gangguan rantai pasok energi fosil harus dijadikan momentum kebangkitan riset energi di perguruan tinggi sekaligus mempercepat transisi menuju energi terbarukan. “Ketika harga gas naik karena rantai pasok terganggu, saatnya energi terbarukan dikembangkan lebih serius,” ujarnya.
Fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) muncul pada semester kedua 2026 menambah tekanan terhadap sektor energi dan pertanian. Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berpotensi terganggu, sementara kebutuhan solar untuk pompa air di musim kemarau akan meningkat. Deendarlianto menyebutkan sejumlah alternatif energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan, seperti mikroalga, biodiesel, dan energi surya, untuk mengurangi ketergantungan pada solar.
Ia menegaskan bahwa pengembangan energi nasional membutuhkan perencanaan matang dan konsistensi kebijakan. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) harus benar-benar dijalankan agar mampu mendorong pertumbuhan industri energi dalam negeri. Menurutnya, kebijakan energi tidak boleh berhenti pada dokumen semata, melainkan harus diiringi dengan penguatan industri energi nasional, baik fosil maupun terbarukan. “Kalau industrinya tumbuh dan berasal dari dalam negeri, ekonomi akan berputar lebih cepat. Jangan sampai kebijakan energi nasional justru tetap mendorong impor,” tegasnya.
