Mantrijeron Jadi Percontohan Desa Cantik, Dorong Tata Kelola Data Berkualitas dari Akar Rumput
- Dok Pemkot Yogya
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Tiga kelurahan di Kemantren Mantrijeron, yakni Gedongkiwo, Suryodiningratan, dan Mantrijeron, resmi ditetapkan sebagai peserta program Kelurahan Cinta Statistik (Desa Cantik) 2026 Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini digagas Badan Pusat Statistik (BPS) DIY untuk memperkuat literasi statistik sekaligus memperbaiki kualitas data dari tingkat paling bawah, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran.
Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menegaskan bahwa Desa Cantik bukan sekadar program seremonial, melainkan gerakan strategis untuk membangun kesadaran pamong kelurahan dalam pengelolaan data. Menurutnya, data yang rapi, standar, dan dapat dibandingkan antarwilayah akan menjadi fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan modern. Endang juga menekankan perlunya agen statistik di setiap kelurahan agar proses pengumpulan dan pemutakhiran data berjalan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi Satu Data Desa yang terintegrasi dalam Satu Data Indonesia.
Dalam pencanangan yang berlangsung di Pendopo Kemantren Mantrijeron, Endang mengingatkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada komitmen bersama antara kelurahan, BPS, dan pemerintah daerah. Ia mencontohkan capaian Kelurahan Gunungketur yang pernah meraih juara nasional pada 2022 sebagai bukti bahwa tata kelola data yang baik dapat mengangkat nama daerah di tingkat nasional. “Data itu mahal, tapi sangat berharga. Tanpa komitmen dan kolaborasi, pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain Desa Cantik, Endang juga mengajak masyarakat mendukung Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar Mei hingga Agustus. Sensus ini diharapkan mampu memetakan potensi ekonomi masyarakat hingga level keluarga, termasuk UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. “Sensus Ekonomi bukan hanya milik BPS, tapi milik kita semua. Dengan data akurat, kita bisa memetakan potensi ekonomi hingga RT,” jelasnya.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, turut menegaskan bahwa kualitas data dari tingkat kelurahan menjadi kunci keberhasilan kebijakan publik. Ia mengingatkan bahwa data yang tidak valid akan menghasilkan kebijakan yang keliru. “Kalau data yang masuk itu sampah, maka kebijakan yang dihasilkan juga sampah. Kejujuran dalam penyampaian data sangat penting,” tegasnya. Hasto menambahkan, pengelolaan data real-time kini menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam layanan administrasi kependudukan yang menuntut kecepatan dan akurasi. Menurutnya, sistem backend yang kuat di kelurahan akan memastikan data kependudukan, kelahiran, kematian, hingga perubahan status dapat segera terintegrasi dengan perangkat daerah.
