Desa Wisata Sleman Melimpah, DPRD: Jangan Hanya Kejar Cuan Tanpa SDM Berkualitas
- ist
SLEMAN, VIVA Jogja — Ledakan jumlah desa wisata di Sleman membuka peluang besar, tetapi di saat yang sama memunculkan peringatan keras soal kualitas pengelolaan dan kesiapan sumber daya manusia.
Pengembangan desa wisata di Kabupaten Sleman dinilai memiliki potensi melimpah, namun masih membutuhkan penguatan serius dari sisi SDM, tata kelola, hingga sinergi dengan industri pariwisata.
Wakil Ketua DPRD Sleman, Hasto Karyantoro, menegaskan bahwa kekayaan potensi desa wisata tidak boleh sekadar dijadikan pintu masuk mengakses anggaran.
“Potensinya banyak, tapi jangan hanya termotivasi dana. Harus diikuti peningkatan kapasitas pengelolaan pariwisata,” ujarnya.
Menurutnya, keseimbangan antara dukungan anggaran dan kesiapan masyarakat menjadi kunci agar desa wisata mampu bertahan dan berkembang.
DPRD Sleman sendiri telah mengawal regulasi melalui peraturan daerah yang mengacu pada rencana induk kepariwisataan nasional, termasuk klasifikasi desa wisata dari rintisan hingga mandiri.
“Ini untuk memastikan kualitas pelaku wisata dan daya saing destinasi,” tambahnya.
Ia juga membuka peluang kolaborasi dan penyertaan modal bagi desa wisata yang sudah berkembang, termasuk kerja sama dengan BUMKal dan sektor swasta.
Dari sisi pengawasan, DPRD memastikan pembinaan kelembagaan hingga pengawasan aliran pendanaan berjalan tepat sasaran.
Hasto menegaskan, desa wisata dan UMKM memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dalam mendorong ekonomi lokal.
“UMKM butuh pasar dari wisata, dan wisata butuh UMKM untuk hidup,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan penggunaan tanah kas desa agar tetap memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menyalahi aturan.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Usaha dan Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata Sleman, Supriyanto, mengungkapkan saat ini terdapat 81 desa wisata di Sleman, salah satu yang terbanyak di DIY.
Namun, sebagian besar masih berada pada tahap berkembang dan membutuhkan pendampingan intensif.
“Tantangan utama ada di SDM dan mindset masyarakat, karena desa wisata berbasis komunitas, bukan investasi besar,” ujarnya.
Keterbatasan sarana prasarana juga menjadi kendala, terutama bagi desa wisata yang belum mandiri secara finansial.
Pemerintah daerah pun bergerak bertahap untuk meningkatkan kualitas fasilitas agar lebih layak dan kompetitif.
