Kasus Daycare Litle Aresha Jadi Sorotan Nasional, Pemerintah Perketat Pengawasan Pengasuhan Anak
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Kasus kekerasan terhadap anak-anak di Daycare Litle Aresha, Yogyakarta, mencuat sebagai peristiwa paling besar dalam tiga tahun terakhir. Sebanyak 53 anak dilaporkan menjadi korban perlakuan tidak layak, menjadikan kasus ini sebagai yang paling serius dibandingkan empat kasus serupa yang sebelumnya terjadi di Depok, Pekanbaru, Tebet, dan Jakarta Selatan. Peristiwa ini membuka mata publik bahwa sistem pengawasan terhadap lembaga pengasuhan anak masih memiliki celah besar yang harus segera dibenahi.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, menegaskan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang tidak bisa ditoleransi dalam kondisi apa pun. Dalam jumpa pers di Polresta Yogyakarta, Senin (27/4), ia menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah memastikan proses hukum berjalan tegas, transparan, dan berkeadilan. “Semua korban akan mendapatkan perlindungan serta pendampingan psikologis. Kita juga memastikan tidak ada korban lain yang terabaikan,” ujarnya. Arifah menambahkan, kementerian bersama pemerintah daerah akan memperketat kepatuhan terhadap standar, perizinan, serta sertifikasi pengasuh agar kejadian serupa tidak terulang.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Diyah Puspitarini, menyebut kasus di Yogyakarta sebagai yang terbesar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Ia menekankan pentingnya pendampingan psikososial bagi seluruh korban, termasuk anak-anak lain yang pernah dititipkan di tempat tersebut. Menurutnya, mayoritas kasus daycare yang terungkap selama ini didominasi oleh pelanggaran perizinan, namun pola kekerasan di Litle Aresha dinilai lebih serius karena dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa praktik serupa bisa terjadi di tempat lain jika pengawasan tidak diperketat.
Sementara itu, Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, memastikan pihaknya telah mengambil langkah darurat untuk melindungi anak-anak korban. Pemerintah Kota Yogyakarta memindahkan anak-anak ke 15 daycare di sekitar lokasi dengan total daya tampung 78 anak. “Ini situasi yang sangat darurat karena kedua orang tua anak bekerja. Pemerintah menanggung seluruh biaya pengasuhan hingga akhir semester,” jelasnya. Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga memberikan pendampingan psikologis bagi anak-anak korban dan orang tua mereka. Pemeriksaan menyeluruh terhadap tumbuh kembang anak dilakukan untuk memastikan tidak ada dampak serius seperti stunting. “Untuk orang tua, kami telah menyediakan tenaga psikologi di setiap puskesmas sebagai sarana konsultasi dan pendampingan,” tandas Hasto.
