Pemkot Yogyakarta Siapkan Daycare Alternatif dan Tanggung Biaya Pengasuhan Anak Korban Kasus Little Aresha
- Dok Pemkot Yogya
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta telah mengguncang publik dan memunculkan keprihatinan mendalam. Pemerintah Kota Yogyakarta bergerak cepat dengan menyiapkan langkah darurat untuk memastikan perlindungan anak-anak korban sekaligus memberikan ketenangan bagi orang tua yang terdampak. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah menghadirkan perlindungan menyeluruh, baik dari sisi hukum maupun kemanusiaan. “Kami harus secepatnya memberikan perlindungan kepada korban. Ketika aspek hukum ditangani kepolisian, maka kami fokus pada pendampingan dari sisi kemanusiaan,” ujarnya dalam jumpa pers di Polresta Yogyakarta, Senin (27/04/2026).
Sebagai langkah konkret, Pemkot telah melakukan pendampingan intensif dengan menemui langsung keluarga korban. Hasto menekankan bahwa bukan hanya anak-anak yang mengalami trauma, tetapi orang tua juga menghadapi tekanan psikologis berat sehingga membutuhkan perhatian khusus. Untuk menjawab kebutuhan mendesak, Pemkot mengidentifikasi sedikitnya 15 daycare alternatif di sekitar lokasi dengan kapasitas menampung hingga 78 anak. Kebijakan ini diambil agar para orang tua yang tetap harus bekerja memiliki jaminan tempat pengasuhan yang aman. Lebih jauh, Pemkot memastikan seluruh biaya pengasuhan alternatif ditanggung hingga akhir semester sebagai bentuk kehadiran negara dalam situasi krisis.
Selain perlindungan psikologis, pemerintah juga melakukan asesmen terhadap kondisi tumbuh kembang anak. Laporan adanya gangguan fisik, termasuk indikasi stunting, membuat Pemkot melibatkan dokter anak untuk pemeriksaan menyeluruh. “Selain pendampingan psikis, kami juga melakukan pemeriksaan tumbuh kembang. Kalau ada gangguan fisik, harus ditangani bersama dokter anak,” tegas Hasto. Pendampingan turut diberikan kepada orang tua melalui layanan psikolog di puskesmas, dengan koordinasi bersama lembaga perlindungan anak. Dari sisi hukum, Pemkot menyiapkan konsultan hukum untuk memastikan seluruh laporan keluarga terdokumentasi secara komprehensif. Hingga kini tercatat 53 laporan dari sekitar 103 anak yang pernah dititipkan di daycare tersebut.
Langkah korektif juga dilakukan secara sistemik. Pemkot mulai melakukan sweeping terhadap seluruh daycare di Kota Yogyakarta. Dari pendataan awal, ditemukan sekitar 37 lembaga telah berizin, sementara lebih dari 30 lainnya belum memenuhi aspek legalitas. Temuan ini memperkuat dugaan adanya celah serius dalam pengawasan lembaga pengasuhan anak dan menjadi dasar untuk audit menyeluruh serta pengetatan regulasi ke depan. “Ini menjadi pembelajaran bersama lintas sektor agar ke depan regulasi dan pengawasan bisa jauh lebih baik,” tandas Hasto.
