Surplus Telur Nasional dan Risiko Ilusi Kekurangan: Kritik Guru Besar UGM atas Wacana Investasi Asing
- Istimewa
SLEMAN, VIVA Jogja - Perdebatan mengenai rencana pembukaan izin bagi investor asing di subsektor ayam petelur kembali mencuat seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu ini menimbulkan perhatian luas karena menyangkut sektor pangan strategis yang berhubungan langsung dengan kehidupan peternak rakyat sekaligus ketahanan pangan nasional. Di tengah narasi yang berkembang, sejumlah pihak menilai wacana tersebut perlu ditelaah secara jernih dengan berlandaskan pada data produksi dan konsumsi yang ada.
Data resmi menunjukkan bahwa produksi telur ayam nasional pada 2024 mencapai sekitar 6,34 juta ton dan meningkat menjadi lebih dari 6,5 juta ton pada 2025. Sementara kebutuhan konsumsi nasional hanya berkisar 6,22 juta ton. Fakta ini menegaskan bahwa Indonesia tidak sedang menghadapi kelangkaan pasokan, melainkan berada dalam kondisi surplus struktural. Dengan demikian, argumentasi yang menyebut adanya kekurangan produksi untuk mendukung masuknya investor asing patut dipertanyakan.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada sekaligus Dekan Fakultas Peternakan, Prof Ir Budi Guntoro, menegaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki kapasitas produksi telur yang lebih dari cukup. Menurutnya, wacana investasi asing justru berpotensi menimbulkan risiko besar bagi peternak lokal. Tantangan utama subsektor ayam petelur bukanlah kekurangan produksi, melainkan ketimpangan struktur pasar, fluktuasi harga di tingkat produsen, tingginya biaya produksi yang tidak selalu sebanding dengan harga jual, serta lemahnya posisi tawar peternak rakyat dalam rantai distribusi.
Budi menekankan bahwa peternakan rakyat skala kecil dan menengah merupakan tulang punggung produksi telur nasional. Selain memberikan kontribusi ekonomi, keberadaan peternakan rakyat juga memiliki nilai sosial yang signifikan. Mereka menyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan menjaga agar distribusi produksi tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha besar. “Subsektor ayam petelur bukan sekadar arena bisnis, melainkan bagian dari ekosistem pembangunan wilayah. Oleh karena itu, masuknya investor asing perlu dicermati dengan sangat hati-hati,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa kebutuhan telur untuk program MBG relatif kecil. Dengan estimasi sekitar 700 juta butir per tahun atau setara dengan 42 ribu ton, kebutuhan tersebut hanya sekitar 0,6–0,7 persen dari total produksi nasional. Artinya, MBG tidak memerlukan penambahan kapasitas produksi, melainkan membutuhkan mekanisme penyerapan dan distribusi yang lebih efektif. Program ini justru dapat menjadi instrumen negara untuk menyerap surplus produksi, menstabilkan harga, dan memberikan kepastian pasar bagi peternak rakyat.
