Kinerja APBN Dorong Pertumbuhan Ekonomi DIY pada Triwulan I 2026
- Bing Image Creator
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada akhir Maret 2026 menunjukkan kinerja yang kuat berkat dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi belanja negara di DIY tercatat tinggi, mencapai Rp4.711,52 miliar atau 23,95 persen dari pagu anggaran per 31 Maret 2026. Angka ini mencerminkan peran signifikan APBN dalam menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi di tengah dinamika global.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY (Kanwil DJPb DIY) mencatat bahwa belanja pemerintah pusat di DIY terealisasi sebesar Rp2.172,69 miliar atau 18,86 persen dari pagu. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pegawai Rp1.532,47 miliar (28,95 persen), belanja barang Rp530,67 miliar (14,70 persen), belanja modal Rp109,55 miliar (4,93 persen), sementara belanja bantuan sosial belum tersalurkan.
Dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) juga meningkat. Hingga 31 Maret 2026, realisasi penyaluran TKD mencapai Rp2.538,84 miliar atau 31,12 persen dari alokasi. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti, menjelaskan bahwa peningkatan kinerja TKD dan Dana Desa dipengaruhi oleh pertumbuhan positif dari berbagai komponen, antara lain Dana Bagi Hasil sebesar Rp11,06 miliar (9,43 persen), Dana Alokasi Umum Rp1.653,76 miliar (33 persen), Dana Transfer Khusus Rp672,09 miliar (35,62 persen), Dana Keistimewaan Rp150 miliar (15 persen), serta Dana Desa Rp51,92 miliar (36,65 persen).
Selain belanja, pendapatan negara di DIY juga menunjukkan capaian positif. Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.290,16 miliar atau 21,04 persen dari target. Penerimaan pajak menyumbang Rp1.339,64 miliar (18,69 persen), dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai kontributor terbesar, diikuti Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dan pajak lainnya. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp193,08 miliar (20,77 persen), didominasi oleh cukai hasil tembakau sebesar Rp189,69 miliar atau 98,24 persen dari total penerimaan bea dan cukai. Sementara penerimaan pabean mencapai Rp2,63 miliar (32,80 persen).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja baik dengan realisasi Rp757,44 miliar atau 27,19 persen dari target. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) menyumbang Rp630,76 miliar (25,02 persen), terutama dari jasa pelayanan pendidikan dan layanan kesehatan. PNBP lainnya mencapai Rp126,68 miliar (47,86 persen), ditopang oleh penerimaan kembali transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran sebelumnya serta pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah.
