Kemenko PMK Dorong Penguatan Layanan Kesehatan di Gunungkidul: Fokus Mental, Hemodialisis, dan Distribusi Obat
- Dok Pemkab Gunungkidul
GUNUNGKIDUL, VIVA Jogja - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Gunungkidul pada Selasa (05/05/2026). Agenda ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan antara Bupati Gunungkidul dengan Menko PMK yang menyoroti sejumlah persoalan mendesak dalam pembangunan manusia, khususnya di bidang kesehatan.
Isu kesehatan mental menjadi perhatian utama. Gunungkidul selama ini dikenal memiliki angka kasus bunuh diri yang tinggi. Data mencatat dalam lima hingga enam tahun terakhir terdapat 171 kasus dengan rata-rata 27 hingga 30 kasus per tahun. Hingga Mei 2026, sudah ada 12 kasus yang terjadi. Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, menyebutkan bahwa saat ini terdapat 1.847 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), termasuk 12 kasus pasung yang masih membutuhkan penanganan lintas sektor. Tantangan di lapangan semakin berat karena keterbatasan tenaga psikolog klinis di Puskesmas serta jumlah dokter spesialis jiwa yang hanya empat orang untuk seluruh kabupaten. Pemerintah daerah juga mengusulkan adanya shelter atau rumah singgah bagi pasien pasca-rawat inap agar proses pemulihan lebih terjamin.
Selain kesehatan mental, Kemenko PMK menyoroti antrean panjang layanan hemodialisis di RSUD Gunungkidul. Kondisi ini menuntut solusi segera karena pasien gagal ginjal membutuhkan layanan rutin yang tidak bisa ditunda. Masalah lain yang muncul adalah kekosongan obat di sejumlah Puskesmas, termasuk obat injeksi jangka panjang (Long Acting Injection) untuk pasien ODGJ yang berfungsi mencegah kekambuhan. Ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian, di mana layanan masih terpusat di wilayah tengah sementara daerah pinggiran kekurangan tenaga medis dan sarana prasarana.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Prof. Sukadiono, menegaskan bahwa pihaknya akan menyusun rencana tindak lanjut melalui fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) dengan melibatkan kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan Agama. Gunungkidul diproyeksikan menjadi proyek percontohan dalam penanganan isu kesehatan mental, layanan hemodialisis, dan distribusi obat. Ketua Gugus Tugas Pembangunan Talenta Digital, Dr. Dedi Permadi, menambahkan bahwa tim telah menyiapkan matriks rencana aksi konkret yang akan diimplementasikan bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
