DPRD DIY Soroti Mundurnya 18 Guru Kulonprogo, Desak Evaluasi Anggaran Pendidikan
- jogja.viva.co.id/Wuri D
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Fenomena mundurnya 18 guru di Kabupaten Kulonprogo sepanjang tahun 2026 menjadi perhatian serius DPRD DIY. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal adanya persoalan mendasar terkait kesejahteraan tenaga pendidik di tengah tingginya kebutuhan guru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu B, menegaskan bahwa keputusan para guru meninggalkan profesinya tidak lepas dari faktor ekonomi, terutama bagi guru honorer yang selama ini mengisi kekurangan tenaga pengajar.
Menurut Dwi, wajar jika para guru yang rata-rata berpendidikan S1 memilih profesi lain ketika kesejahteraan tidak terjamin. Ia menilai situasi ini menimbulkan dilema dalam dunia pendidikan di DIY. Di satu sisi, kebutuhan tenaga pendidik masih tinggi, namun di sisi lain pemenuhannya masih bergantung pada guru honorer dengan penghasilan terbatas. Kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah, terutama dalam menyusun kebijakan anggaran pendidikan ke depan.
Dwi mengingatkan bahwa proyeksi APBD DIY pada 2027 diperkirakan mengalami penurunan, sehingga pemerintah harus menetapkan skala prioritas. Meski anggaran diprediksi turun, pendidikan tetap menjadi kebutuhan wajib yang harus dipenuhi. Ia menekankan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota perlu menyusun strategi terpadu, khususnya untuk jenjang SMA dan SLB yang menjadi kewenangan Pemda DIY.
Selain persoalan kekurangan guru, DPRD DIY juga menyoroti masih tingginya angka anak tidak sekolah di wilayah ini. Data menunjukkan sekitar 13.000 anak di DIY belum mengakses pendidikan atau mengalami putus sekolah. Tak hanya itu, tingkat partisipasi lulusan sekolah menengah yang melanjutkan ke perguruan tinggi juga masih rendah, yakni di bawah 15 persen. Kondisi ini dinilai ironis mengingat Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dengan ratusan perguruan tinggi.
Fakta tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas alokasi anggaran pendidikan agar lebih tepat sasaran. DPRD menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru sekaligus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum sekolah. Menurut Dwi, tanpa langkah konkret, DIY berisiko kehilangan identitasnya sebagai kota pelajar.
