Plt Ketua Tegaskan Musda Golkar Wonosobo Ilegal dan Melanggar Aturan
- Istimewa
WONOSOBO, VIVA Jogja - Gejolak hebat kini melanda internal partai pohon beringin setelah pelaksanaan Musda Golkar Wonosobo pada Minggu (10/5/2026) dianggap tidak sah.
Pernyataan keras tersebut disampaikan langsung oleh Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Wonosobo Imam Teguh Purnomo terkait status Musda Golkar Wonosobo.
Imam secara tegas menyebut kegiatan tersebut bersifat ilegal karena menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta aturan teknis yang berlaku di partai.
Menurutnya agenda Musda Golkar Wonosobo tersebut tidak memenuhi mekanisme organisasi sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai forum musyawarah resmi milik partai.
"Kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Musda resmi Partai Golkar karena tidak memenuhi mekanisme organisasi," tegas Imam dalam rilis resminya.
Ia menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan musyawarah di tingkat kabupaten wajib mengantongi restu serta jadwal resmi dari pimpinan tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Hingga detik ini pihak pimpinan resmi belum pernah mengajukan surat permohonan jadwal untuk pelaksanaan Musda Golkar Wonosobo kepada pihak DPD Provinsi.
Jaga Kondusivitas Kader Partai
Tanpa adanya penetapan jadwal dari provinsi maka segala bentuk klaim keputusan dalam Musda Golkar Wonosobo tersebut dianggap batal demi hukum organisasi.
Imam meminta agar seluruh simpatisan dan kader tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi oleh klaim sepihak yang muncul dari oknum penyelenggara kegiatan itu.
Pihaknya menghimbau agar semua unsur partai tetap menjunjung tinggi prinsip musyawarah dengan selalu patuh pada aturan main yang sudah digariskan oleh pusat.
"Kami meminta seluruh kader tetap menjaga soliditas dan kondusivitas demi kehormatan partai di mata masyarakat luas saat ini," tambah Imam Teguh menjelaskan.
Kepatuhan terhadap instruksi organisasi menjadi hal mutlak agar tidak terjadi perpecahan yang dapat merugikan nama besar partai menjelang kontestasi politik mendatang.
Situasi panas ini diprediksi akan memicu perdebatan panjang mengenai keabsahan kepemimpinan baru yang sebelumnya diklaim terpilih secara aklamasi dalam forum tersebut.
Imam memastikan akan terus berkoordinasi dengan DPD Provinsi Jawa Tengah guna mengambil langkah selanjutnya terkait pelanggaran prosedur dalam Musda Golkar Wonosobo ini.
