Komisi D DPRD Yogyakarta Dorong Diversifikasi Pangan Lokal untuk Kurangi Ketergantungan Nasi
- jogja.via.co.id/ Cahyo PE
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Ketergantungan masyarakat terhadap nasi sebagai sumber karbohidrat utama masih sangat tinggi, meski Yogyakarta memiliki kekayaan pangan lokal yang melimpah. Kondisi ini mendorong Komisi D DPRD Kota Yogyakarta untuk semakin gencar mengampanyekan diversifikasi pangan, dengan menekankan pentingnya pemanfaatan sumber karbohidrat alternatif yang lebih sehat dan beragam.
Ketua Komisi D, Darini, menegaskan bahwa edukasi mengenai keragaman pangan non-beras bukan hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga menyangkut kualitas kesehatan masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu menyadari bahwa sumber pangan lokal seperti kentang, telo (singkong/ubi), dan berbagai umbi-umbian memiliki potensi besar untuk menggantikan nasi dalam menu sehari-hari. “Kita ingin menularkan kesadaran bahwa sumber pangan kita itu sangat banyak. Ada kentang, telo, dan berbagai umbi-umbian lainnya yang belum dimanfaatkan optimal,” ujarnya dalam Lomba Memasak Sehat di Penembahan, Kraton, Sabtu 9 Mei 2026.
Darini mengakui tantangan terbesar terletak pada budaya makan masyarakat. Ungkapan “belum kenyang kalau belum makan nasi” sudah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ia optimistis bahwa melalui inovasi menu berbasis pangan lokal, pola pikir tersebut dapat bergeser. Ia menekankan bahwa bahan pangan lokal tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga lezat dan kaya gizi jika diolah dengan baik. “Pola pikir inilah yang ingin kita geser. Jika dibiasakan, sumber pangan seperti kentang atau telo ini tidak hanya mengenyangkan, tapi juga enak dan kaya gizi,” lanjutnya.
Selain aspek budaya, Darini juga menyoroti tren meningkatnya penyakit tidak menular di masyarakat. Ia menilai bahwa kembali ke pangan alami dan beragam merupakan solusi strategis untuk membangun imunitas tubuh dan menciptakan generasi Yogyakarta yang lebih tangguh. Diversifikasi pangan dianggap sebagai langkah preventif yang mampu menekan risiko kesehatan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menekankan pentingnya peran pemerintah kota dalam mendukung pertanian perkotaan (urban farming). Dengan keterbatasan lahan sawah di wilayah perkotaan, teknologi tepat guna menjadi kunci untuk mewujudkan kedaulatan pangan. “Pemkot harus memfasilitasi aktivitas pertanian perkotaan dengan teknologi canggih atau tepat guna. Tentu ini harus didukung dengan anggaran yang memadai serta pelibatan para ahli,” tegasnya.
