Dukungan Penuh Bupati dan Wali Kota DIY untuk Sensus Ekonomi 2026, Fondasi Kebijakan Inklusif Berbasis Data
- Dok Pemkot Yogya
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Seluruh bupati dan walikota di DI Yogyakarta menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi yang berlangsung di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Acara tersebut menghadirkan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah daerah demi menghasilkan data ekonomi yang akurat dan inklusif.
Sonny menegaskan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar agenda BPS, melainkan kebutuhan bangsa. Ia mengingatkan bahwa data yang dihasilkan akan menjadi fondasi kebijakan ekonomi nasional, sehingga dukungan semua pihak menjadi mutlak. “Sensus ekonomi bukan punya BPS, tetapi milik bangsa Indonesia. Ini kerja kita bersama,” ujarnya. Pernyataan itu mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun landasan ekonomi yang kokoh, terutama di tengah dinamika perkembangan usaha di DIY.
Data historis menunjukkan bahwa jumlah unit usaha di DIY terus meningkat. Pada Sensus Ekonomi 2006 tercatat 401.883 unit usaha, dan pada 2016 melonjak menjadi 533.670 unit. Mayoritas usaha tersebut adalah usaha mikro dan kecil, dengan lebih dari satu juta pekerja terserap di sektor tersebut. Sonny menilai, hasil sensus mendatang akan memperlihatkan bagaimana struktur ekonomi DIY berkembang, termasuk sektor pertanian yang kali ini akan masuk dalam cakupan pendataan. Hal ini menjadi langkah baru karena sebelumnya sensus pertanian dilakukan terpisah.
Pertumbuhan ekonomi DIY juga mendapat sorotan. Pada triwulan pertama 2026, DIY mencatat pertumbuhan sebesar 5,84 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sonny menilai capaian ini menunjukkan kontribusi DIY yang semakin signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ia menambahkan bahwa DIY dikenal sebagai salah satu provinsi paling efisien di Jawa dalam proses produksi barang dan jasa. Biaya produksi yang relatif rendah membuat nilai tambah lebih besar bagi pelaku usaha maupun pekerja. “Kalau di Jogja walaupun harganya murah, biaya produksinya lebih rendah dibanding daerah lain. Artinya proses produksinya semakin efisien,” jelasnya.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, turut menekankan arti strategis sensus ini. Menurutnya, sensus bukan sekadar statistik, melainkan upaya memahami denyut ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa inklusivitas ekonomi harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari usaha mikro, koperasi, pasar tradisional, hingga ekonomi digital generasi muda. Dengan sensus, pemerintah berharap memperoleh gambaran akurat mengenai pelaku ekonomi di DIY, termasuk lokasi usaha, sektor yang digeluti, skala usaha, dan tantangan yang dihadapi. “Setiap kabupaten dan kota di DIY memiliki kekuatan ekonomi yang berbeda-beda, mulai dari jasa pendidikan dan pariwisata, ekonomi budaya, UMKM, industri kreatif, kawasan bandara hingga desa wisata,” ungkapnya.
