PMI Kulonprogo Gelar Muskab, Bupati Dorong Kepemimpinan Hangayomi dan Transparan
- Dok Pemkab Kulonprogo
KULONPROGO, VIVA Jogja - Persiapan Musyawarah Kabupaten (Muskab) Palang Merah Indonesia (PMI) Kulonprogo memasuki tahap penting dengan digelarnya audiensi antara jajaran PMI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan, di Ruang Rapat Menoreh pada Senin (18/5/2026). Pertemuan tersebut membahas arah organisasi ke depan sekaligus penjaringan pengurus baru yang diharapkan mampu bekerja secara profesional, berintegritas, serta mengayomi masyarakat dalam setiap langkah kemanusiaan.
Ketua PMI DIY, GBPH H. Prabukusumo, menekankan bahwa proses pemilihan pengurus harus berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Ia menilai kepatuhan terhadap aturan organisasi merupakan fondasi penting untuk menjaga soliditas internal sekaligus menghindari potensi persoalan di kemudian hari. “Pemilihan pengurus harus sesuai AD/ART agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, kami berharap Bulan Dana PMI dapat semakin optimal dalam mendukung kegiatan kemanusiaan PMI,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Agung Setyawan memberikan arahan yang menegaskan betapa strategisnya peran PMI Kulonprogo selama ini. Menurutnya, PMI selalu hadir di tengah masyarakat saat terjadi bencana maupun kondisi darurat, mulai dari tanah longsor, banjir, kebakaran, hingga proses evakuasi warga terdampak. “PMI selalu hadir bersama masyarakat dalam kondisi darurat. Gerak cepat memberikan bantuan kepada warga menjadi hal yang sangat luar biasa dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” kata Agung.
Lebih lanjut, Agung menekankan bahwa organisasi kemanusiaan seperti PMI membutuhkan figur pemimpin yang tidak hanya mampu memimpin secara administratif, tetapi juga mengayomi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota maupun masyarakat. “Saya berharap siapapun pemimpinnya nanti bisa mengayomi seluruh anggota, menjaga soliditas organisasi, dan menjalankan semuanya sesuai dasar AD/ART tanpa membeda-bedakan partisipasi masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa kepemimpinan PMI Kulonprogo ke depan harus mampu menjaga kekompakan organisasi dan menghindari perpecahan internal. Menurutnya, seluruh proses harus kembali pada aturan organisasi serta membuka ruang partisipasi masyarakat secara adil dan setara. Hal ini menjadi penting agar PMI tetap dipercaya sebagai garda terdepan dalam aksi kemanusiaan di Kulonprogo.
