KPAID dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Gelar Skrining Tumbuh Kembang Anak Korban Daycare
- jogja.viva.co.id/ Fuska Sani Evani
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Upaya pemulihan bagi anak-anak korban kasus daycare di Kota Yogyakarta terus dilakukan secara sistematis. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bersama puskesmas, UPT PPA, DP3AP2KB, serta Ikatan Psikolog Klinis (IPK) wilayah DIY dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) melaksanakan skrining pertumbuhan dan perkembangan sebagai langkah awal pemantauan kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kegiatan ini berlangsung pada 28–30 April 2026 dan berlanjut pada 4–8 Mei 2026 di UPT PPA Kota Yogyakarta, dengan sasaran balita dan anak yang pernah menjadi peserta Daycare LA.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta, Silvy Dewajani S.Psi, P.Si, menegaskan bahwa skrining ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan optimal. Menurutnya, kasus yang menimpa Daycare LA menjadi pelajaran penting bahwa aspek kesehatan fisik dan psikologis anak harus dipantau secara menyeluruh. “Kami ingin memastikan setiap anak memperoleh hak tumbuh kembang yang layak, sekaligus memberikan pendampingan kepada orang tua agar lebih peka terhadap tanda-tanda gangguan pertumbuhan maupun perkembangan,” ujarnya.
Pelaksanaan skrining dilakukan melalui beberapa tahapan. Nutrisionis dari tim puskesmas bertugas mengukur status gizi balita dengan metode antropometri, sementara psikolog klinis memeriksa perkembangan anak sesuai pedoman SDIDTK. Di sisi lain, UPT PPA bersama IPK mendampingi orang tua agar mereka memahami hasil pemeriksaan dan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek medis, tetapi juga membangun komunikasi yang sehat antara anak, orang tua, dan tenaga profesional.
Hasil skrining menunjukkan gambaran yang cukup kompleks. Sebanyak 149 anak menjalani pemeriksaan pertumbuhan, dengan temuan 18 anak mengalami masalah gizi pada tahap berat badan kurang dan gizi kurang. Kondisi ini mengindikasikan adanya risiko awal kekurangan gizi yang perlu segera ditangani. Sementara itu, dari 153 anak yang diperiksa aspek perkembangannya, ditemukan 12 anak mengalami penyimpangan perkembangan, 19 anak berada dalam kategori meragukan, dan 122 anak berada dalam kondisi normal.
Intervensi langsung dilakukan terhadap anak-anak yang teridentifikasi memiliki masalah. Sebanyak 18 anak dirujuk ke puskesmas untuk validasi status gizi oleh tim asuhan gizi, dan hingga kini 9 di antaranya sudah menjalani pemeriksaan lanjutan. Untuk aspek perkembangan, 12 anak dengan penyimpangan serta 19 anak dalam kategori meragukan juga dirujuk ke puskesmas untuk pemeriksaan komprehensif, dengan 9 anak telah menjalani kunjungan ulang. Proses ini menunjukkan adanya tindak lanjut nyata yang tidak berhenti pada tahap identifikasi, melainkan berlanjut pada penanganan sesuai kebutuhan masing-masing anak.
