Gunungkidul Perkuat Tata Kelola Digital, SPBE Jadi Fondasi Ekosistem Pemerintahan Terpadu
- Dok Humas Pemkan Gunungkidul
GUNUNGKIDUL, VIVA Jogja - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul resmi memulai langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital melalui penandatanganan kesepakatan bersama akselerasi transformasi pemerintah digital dan Forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Acara yang berlangsung di Ruang Handayani, Kantor Sekretariat Kabupaten Gunungkidul, Jumat (05/06/2026), menjadi momentum penting bagi daerah ini untuk menegaskan komitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, dalam laporannya menyampaikan bahwa implementasi SPBE di Gunungkidul menunjukkan perkembangan pesat. Berdasarkan data, indeks SPBE Kabupaten Gunungkidul meningkat signifikan dari angka 2,49 pada tahun 2021 menjadi 3,96 pada 2024, dan kini telah menyentuh angka 4,07 pada 2025. “Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah yang bergerak secara terpadu. Rata-rata komponen pendukung SPBE kita saat ini sudah berada di atas angka 4,0,” ujarnya.
Transformasi digital yang dilakukan Pemkab Gunungkidul kini tidak lagi sekadar berorientasi pada efisiensi administrasi, melainkan diarahkan menuju pembangunan ekosistem pemerintahan digital yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Fokus utama adalah simplifikasi layanan, di mana ribuan aplikasi akan diintegrasikan menjadi satu ekosistem terpadu untuk menghindari pemborosan aplikasi. “Prinsip utama yang diusung dalam transformasi ini adalah better, faster, and cheaper. Transformasi ini juga mencakup penyusunan arsitektur digital dan rencana induk yang selaras dengan kebijakan nasional,” papar Sri Suhartanta.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menekankan pentingnya akurasi data sebagai basis pengambilan kebijakan. Ia memaparkan visinya untuk menghadirkan War Room atau ruang kendali data terintegrasi yang memungkinkan pimpinan daerah memantau data secara real-time. Data tersebut mencakup kemiskinan ekstrem, bantuan sosial, hingga pemantauan bencana alam melalui koordinasi daring antar-organisasi perangkat daerah. “Persoalan itu basisnya adalah data. Petugas PPID di setiap OPD dan Kapanewon harus disiplin dalam memperbarui data setiap hari agar tidak menjadi tumpukan pekerjaan di akhir,” tegasnya.
Untuk mendukung transformasi ini, penyiapan sumber daya manusia digital menjadi prioritas. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) bersama Dinas Kominfo mulai menyelenggarakan berbagai pelatihan, termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) bagi aparatur sipil negara. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ASN dalam mengelola data dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.
